GMNI Nilai Acep-Ridho Sibuk Rebutan Kue, Visi Misi Jauh dari Kenyataan

RAKYATCIREBON.ID - Kepemimpinan Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Wakilnya HM Ridho Suganda yang dilantik pada 4 Desember 2018 lalu, dinilai gagal. Visi dan misi Kuningan Maju Berbasis Desa, jauh dari kenyataan.

“Bicara tentang visi misi untuk mewujudkan Kuningan Maju Berbasis Desa dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, sampai saat ini belum terlihat,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Wowo usai menggelar aksi di kantor Bupati Kuningan, Senin (22/3).

Selain itu, kata Wowo, pandemi panjang ini membuat Kabupaten Kuningan menghadapi banyak masalah besar. Mulai dari ketidakefektifan dalam penanganan Covid-19, Indeks Kedalaman Kemiskinan paling rendah di Provinsi Jawa Barat, rebutan kue kekuasaan, serta drama mutasi yang kini menjadi tontonan masyarakat Kuningan.

“Atas dasar permasalahan tersebut, kali ini kami dari DPC GMNI Kuningan mengucapkan selamat kepada Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda SH MSi dan Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar MSi yang gagal menjalankan roda pemerintahan dengan baik, serta banyak membuat gaduh masyarakat Kuningan,” jelasnya.

Diakui Wowo, pemberian ucapan ini adalah salah satu bentuk kekecewaan GMNI terhadap manajemen Pemkab Kuningan yang tidak berjalan sebagai mana mestinya.

“Dalam penilaian kami saat ini, Bupati, Wabup dan Sekda berada pada kondisi tidak harmonis. Seharusnya, mereka kerja keras dan konkrit untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan berjalan sendiri-sendiri dan ribut masalah mutasi. Mungkin penyebabnya dari situasi cara mereka berkuasa, atau bahkan mereka tidak mengerti peran dan fungsinya. Tentu kejadian ini sungguh sangat memalukan,” ujarnya.

GMNI Kuningan mendoakan kepada ketiga pejabat Pemkab Kuningan semoga mendapat hidayah, agar mampu menangani Covid-19, kemiskinan dan mewujudkan harapan-harapan rakyat tanpa ribut kekuasaan.

“Jangan hanya jadi seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas. Masyarakat butuh bukti bukan janji saat kampanye,” tegasnya.

Sebelumnya, pengamat politik Kuningan, Sujarwo BA sampai-sampai meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara Bupati-Wabup Kuningan yang terus melebar. Padahal, di internal partai, sudah beberapa kali dua figur itu didamaikan.  

“Karena persoalan tersebut beraroma birokrasi, maka Ridwal Kamil dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat, diharap segera turun tangan. Agar disharmonis yang terjadi antara Bupati dengan Wabup tidak berlarut-larut,” terangnya.

Kalau dibiarkan, kata Mang Ewo, konflik ini akan berimbas pada terganggunya kenyamanan birokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Kuningan. 

Mang Ewo yakin, jika kedua kader terbaik PDIP Kabupaten Kuningan itu, dapat menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka semuanya akan selesai.

“Saya yakin jika pola demikian, apa yang disebut miskomunikasi yang berakibat pada munculnya disharmonisasi, bisa dihindari,” jelasnya. (ale)

Sumber: