Dinsos Berharap Kader PKK Suapi Jompo yang Tak Berdaya

Dinsos Berharap Kader PKK Suapi Jompo yang Tak Berdaya

RAKYATCIREBON.ID-Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun ini kembali akan menyalurkan bantuan “Rantang Kanyaah” untuk 830 paket.

Rantang Kanyaah diperuntukan bagi orang jompo dan keterbatasan ekonomi serta tidak memiliki keluarga yang mampu memberikan perlindungan.

Jumlah ini berdasarkan hasil verifikasi ulang ke setiap desa, memastikan sasaran benar-benar hidup sendiri tidak memiliki keluarga yang melindungi serta punya keterbatasan ekonomi untuk menghidupi diri sendiri.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Gandana Purwana mengatakan, bantuan rencananya akan mulai pada Februari.

Tahun ini program diberikan untuk jangka waktu enam bulan 15 hari, anggaran untuk sekali makan Rp10 ribu atau Rp 20 ribu per hari, yang penyediaan makannya dilakukan oleh Tim Penggerak PKK desa. Sedangkan proses anggaran tetap dilakukan oleh Dinas Sosial.

“Uang kami transfer melalui rekening kecamatan, setelah itu pihak kecamatan menyalurkannya ke tiap desa untuk dipergunakan sesuai sasaran. Penyaluran dari kecamatan ke desa dilakukan secara tunai ada pula yang non tunai,” ungkap Gandana kepada Rakyat Cirebon, Senin (1/2).

Nantinya, Tim Penggerak PKK desa diwajibkan memberikan pelayanan makan dua kali dalam sehari setiap pagi dan sore. Jika sasaran ternyata tidak mampu melayani dirinya sendiri maka pemberi pelayanan atau anggota PKK diharapkan bisa menyuapinya.

Karena dari Rantang Kanyaah ini tidak hanya sekedar menyediakan makan bagi orang yang sudah tidak berdaya. Namun, juga memberikan pesan sosial, memberikan kenyamanan batin terhadap para jompo tersebut.

Sehingga mereka tidak merasa sendiri berada di rumah, namun ada teman bicara yang bisa mengisi kekosongan batin di usia senjanya. Sentuhan-sentuhan itu penting dilakukan orang sekitar juga si pengirim makanan.

“Jika dulu yang melayani penyediaan makan tidak mendapatkan biaya operasional, pada tahun ini Pemerintah menyediakan biaya operasional sebesar Rp100 ribu per bulan, karena ada beberapa orang yang ternyata rumahnya jauh dari TP PKK atau aparat desa,” imbuhnya.(hsn)

Sumber: