Wakil Presiden Ma’ruf Amin Sebut Tata Kelola Kesehatan Sangat Lemah

Terlebih, berdasarkan kajian dan penelitian para peneliti dan akademisi UI peningkatan kasus COVID-19 berkaitan dengan pergerakan masyarakat yang tinggi. Terlebih masih banyak kebijakan kebijakan bervariasi, belum terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi sehingga belum mewakili kondisi yang sesungguhnya.

“Tim tersebut juga mengangkat isu 3M dan tes-lacak-isolasi (TLI) yang belum konsisten, peningkatan kasus COVID-19 berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi (ketahanan pangan dan ketenagakerjaan), dan desain kebijakan produk hukum pusat dan daerah belum sinergis,” ungkapnya.

“Karenanya diperlukan pembangunan sistem informasi data dan pusat data yang terkoneksi, terintegrasi dan tersinkronisasi, mengefektifkan TLI, akselerasi efektivitas penyaluran stimulus fiskal dan perlindungan sosial,” ujarnya.

Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M Adib Khumaidi menyebut, pemerintah juga menjalin komunikasi yang inten dengan pihaknya. Bahkan IDI mengusulkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah harus seimbah antara pendekatan ekonomi dan kesehatan. Menurutnya, jika ada salah satu yang dikorbankan akan berdampak bagi kemaslahatan seluruh rakyat.

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah karena berkurangnya satu tenaga medis atau tenaga kesehatan akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang saat ini dibutuhkan oleh negara,” kata Adib.

Ditegaskannya, IDI akan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk mempercepat penanggulangan COVID di Indonesia.

“Dan yang terpenting dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.(gw/fin)

Sumber: