Legislatif, Dorong Kekosongan Jabatan Segera Diisi

RAKYATCIREBON.ID-Legislatif mendorong, agar kekosongan yang ada, segera diisi. Terlebih manakala, sejumlah nama sudah dikantongi Bupati.

Sebagai mana diketahui, saat ini kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon itu, setidaknya mencapai 9 jabatan strategis. Belum devinitif, masih diisi oleh Pelaksana tugas (Plt).

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moch Luthfi MSi menjelaskan, pihaknya mendorong agar pelaksanaan pelantikan, bisa disegerakan. Mengingat, sebelumnya, sudah beredar bupati Cirebon mewacanakan akan segera melaksanakan pengisian jabatan. Hasilnya, pun sudah ditangan bupati.

Pihaknya, berkepentingan karena di sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pun masih ada jabatan kosong. Yakni Sekretaris Dewan (Sekwan). Jabatannya, saat ini, masih dipegang oleh Plt.

Manakala, proses open bidding, telah selesai. Kemudian telah menghasilkan nama-nama dan izin dari Menpan RB telah keluar, tidak perlu ditunda-tunda. Harus disegerakan. Karena akan menghambat kinerja, dan penyerapan anggaran. “Saya, hanya mendorong kepada eksekutif untuk segera melaksanakan. Toh nama-namanya sudah ada,” kata Luthfi, kemarin.

Begitupun dengan izinnya. Yang belum itu, kata Luthfi tinggal eselon 3 dan 4. Makanya, lelaki berkacamata itu menegaskan agar bupati menyegerakan proses pelantikan. Tidak perlu ditunda-tunda. Menunggu izin Menpan RB untuk mutasi dan rotasi eselon 3 dan 4.

“Saya sepakat hasil open bidding harus segera dilantik. Kalau memang persetujuan sudah keluar. Kita mengimbau eksekutif, jika memang hasil persetujuan dari Menpan RB sudah keluar ya segera dilantik. Kalau saya secara pribadi punya kepentingan, sekwan harus segera definitif siapapun orang yang disetujui. Jadi sepakat dengan yang lain,” terangnya.

Luthfi pun menyepakati, ketika mutasi dan rotasi bagi eselon 3 dan 4 belum mendapat izin Menpan RB, pelaksanaannya terus ditunda-tunda. Tetapi, Pemkab, mestinya tidak diam, hanya menunggu keluarnya izin. “Kalau belum ada izinnya, saya fikir, eksekutif harus segera melobi Menpan RB, agar persetujuannya segera keluar,” kata dia.

Sampai sejauh ini, pihaknya belum mendapat pengaduan masyarakat. Tapi legislative pun merasakan dampaknya. Penyerapan anggaran terhambat. “Ya jadi tidak bagus. Saya perhatikan, penyerapan anggaran dari tahun lalu saja, lebih besar diujung. Kenapa, karena proses berkegiatannya rata-rata dimulai dibulan Mei, akhirnya numpuk diujung. Problem dibawah enggak selesai-selesai. Jadi penting untuk segera diisi pejabat definitifnya, kita akan dorong terus,” ucapnya. 

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg menjelaskan alasan penundaan pengisian 9 jabatan hasil open bidding untuk menghindari asumsi publik. Makanya, Imron menginginkan agar pelaksanaannya nanti serentak. Disamakan dengan mutasi dan rotasi bagi eselon 3 dan 4. Tetapi persoalannya, izin untuk mutasi dan rotasi bagi eselon 3 dan 4 belum keluar dari Menpan RB. “Jangan sampai ada asumsi negative dari publik, kita ini sedang dipantau,” akunya.

Disinggung penundaan pengisian jabatan berdampak pada penyerapan anggaran, Imron menyikapi dengan santai. Menurutnya, penyerapan bisa dilakukan dibulan April. “Anggaran pasti akan terserap. Jadi tenang saja, diserap nanti bulan April. Sudah saya ukur kok,” pungkasnya. (zen)

Sumber: