Bahaya, Ingin Penghasilan Besar dengan Cara Instan

RAKYATCIREBON.CO.ID – Di balik gemerlapnya Kota Cirebon, tersimpan sisi negatif yang bisa dibiarkan  dapat berdampak buruk bagi warganya. Sisi tersebut ialah kurangnya daya kompetisi masyarakat dalam berbagai hal.

Hal itu disampaikan mantan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) Disnaker Kota Cirebon, Odik kepada Rakyat Cirebon, Selasa (20/2). Menurutnya, ada gaya hidup kurang sehat yang diadopsi warga Kota Cirebon.

Misalnya, kata dia, dalam hal pekerjaan.  Banyak  warga yang enggan berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang  layak. Padahal, pesatnya ekonomi dan pembangunan di Kota Cirebon menjadi peluang yang menjanjikan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau melakukan bisnis.

“Memang ada kecenderungan masyarakat kita ini lebih senang yang instan. Tidak mau kerja keras, tapi ingin hasil yang  besar. Padahal sekarang banyak sekali perusahaan yang ada di Kota Cirebon kurang dimanfaatkan dengan baik,” ujar dia.

Sayangnya, kata Odik, warga Cirebon cenderung terbuai dengan kemegahan yang ada di Kota Cirebon. Gaya hidup serba ingin instan ini akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa merusak mental kompetisi warga Cirebon.

“Ini berbahaya. Sampai kapanpun nanti kita kalah terus dengan pendatang, kalau  gaya hidup serba instan ini dibiarkan,” kata dia.

Oleh karena itu, sejumlah kebijakan pun disusun Pemkot Cirebon melalui dinas-dinas terkait. Misalnya, mempermudah penyerapan tenaga kerja lokal ataupun mempermuda proses perizinan dan akreditasi usaha bagi warga lokal.

Belum lama ini, Odik mencanangkan  sertfikasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Sayangnya meski dia membuka peluang lebar, masih ada saja LKP yang malas-malasan mengurusi akreditasi tersebut. Padahal manfaat yang didapatkan dari akreditasi sangat besar bagi LKP tersebut.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 87 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Kota Cirebon, 40 LKP di antaranya sudah terakreditasi. Sementara lainnya masih belum terakreditasi.

“Akreditasi itu perlu, sebagai syarat mendapatkan bantuan-bantuan seperti sarana prasarana kebutuhan LKP dan lainnya,” tukas dia. (wan)

Sumber: