74 Ribu Lebih Kendaraan Menunggak Pajak

Selasa 06-02-2018,02:14 WIB
74 Ribu Lebih Kendaraan Menunggak Pajak

\"bupati
RAKYATCIREBON.CO.ID  - Bupati Kuningan H Acep Purnama, mengharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa/kepala kelurahan, untuk mengarahkan dan mengingatkan serta mengajak masyarakat pemilik kendaraan sepeda motor segera melunasi tunggakannya.

“Apabila kendaraan-nya sudah berpindah kepemilikan agar segera melaporkan ke Kantor Samsat untuk dilakukan proteksi dan pemutahiran data,” kata Acep, pada acara Sosialisasi dan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, di halaman Setda Kabupaten Kuningan, Senin, (5/2).

Dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak, beberapa inovasi telah diluncurkan. Diantaranya melalui e-Samsat, Sipolin, Sambara, e-Samsat Nasional, aplikasi Smartphone.

Selain itu melalui Samsat on Call, yaitu bagi masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak lebih dari 10 orang dapat menelepon atau SMS ke- Nomor  0823-2031-1696, maka Samsat Gendong akan hadir untuk melayani masyarakat.

Disisi lain melakukan kegiatan operasi terpadu yang dilaksanakan setiap triwulan dengan melibatkan unsur Polri, Denpom, Dinas Perhubungan Kabupaten, Jasa Raharja dan Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Bagi masayarakat yang sulit atau jauh ke lokasi kantor induk Samsat bisa melakukan pembayaran pajak di Samsat outlet di KCP BJB Luragung, Mobil Samsat Keliling (Samling) yang akan mengunjungi setiap kecamatan sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan keterangan, potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan sampai bulan Januari 2018 sebanyak 331.028 unit kendaraan.

Namun jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau tidak membayar pajak cukup tinggi sebanyak 74.875 kbm (23,79%) yang tersebar di di seluruh kecamatan.

Pada tahun 2018 terget pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di Kabupaten Kuningan sebesar Rp135.554.000.000 .

“Tingginya angka yang belum membayar pajak kendaraan, sangat berpengaruh terhadap capaian target pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap dana bagi hasil Kabupaten Kuningan,” ujarnya. (ale)

Sumber: