Bantuan Pemerintah Dinilai Masih Minim

Sabtu 11-11-2017,03:00 WIB
Bantuan Pemerintah Dinilai Masih Minim

INDRAMAYU – Bantuan dari Pemerintah rasanya belum betul-betul menyentuh secara menyeluruh untuk petani dan nelayan di Kabupaten Cirebon, buktinya keluhan terus menghujani agenda reses yang digelar Anggota DPRD dari FPDIP Kabupaten Indramayu Sirojudin.
\"dprd
Anggota DPRD Sirojudin reses di desa Lamaran. Foto: Apriyanto/Rakyat Cirebon
Agenda menyerap aspirasi masa persidangan III Tahun 2017 di Desa Lamaran Tarung Blok Waledan Kecamatan Centigi itu, dihujani keluhan oleh masyarakat terutama sektor pertanian, nelayan hingga pendidikan.

Daman (40) salah satu masyarakat mengungkapkan, kabarnya banyak nelayan di Kabupaten Indramayu yang mendapatkan bantuan berupa alat tangkap, namun hal itu tidak kunjung sampai kepada nelayan di desanya. 

Dengan kondisi demikian, seolah-olah profesi dirinya sebagai nelayan terpinggirkan dengan profesi lainya. \"Ada sekitar 100 nelayan di Desa Lamaran Tarung, kami masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah,\" terangnya.

Hal senada pun sampaikan oleh Suwendi, pihaknya berprofesi sebagai petani, mengalami kesusahan dalam mengaliri areal persawahan, lantaran kondisi irigasi tidak mendukung, baik dari segi  aliran air tidak optimal, ataupun kondisi infrastruktur irigasi sudah rusak. 

\"Sulit untuk kami mengaliri sawah, padahal sudah banyak turun hujan tapi areal sawah masih kering,\" ucapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Indramayu Sirojudin sangat mensayangkan masih adanya persoalan yang menyelimuti sektor pendidikan seperti pungutan siswa hingga macetnya honorer guru madrasah, yang membuat tenaga pengajar malas. 

Sedangkan masih ditemukanya pungutan sekolah membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Indramayu itu juga mengaku kesal, karena menurutnya hal itu  sudah jelas melanggar aturan  yang ada, pasalnya sudah banyak program pemerintah khusus untuk pendidikan. 

“Adanya hal tersebut merupakan perlakukan yang  tidak mencerminkan nawacita Presiden Jokowi,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan kepada dirinya bila ditemukan kembali pungutan liar bagi siswa. \"Padahal gaji guru honorer sudah sesuai dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS),\" katanya.

Mengenai masih belum adanya bantuan bagi nelayan, Sirojudin menyarankan agar para nelayan di Desa Lamaran Tarung untuk membuat kelompok, dan mengkomunikasikanya dengan instansi yang berkaitan termasuk dengan Anggota DPRD maupun DPR-RI.

\"Saat ini bantuan hibah dari pemerintah tidak bisa diberikan bagi perseorangan, karena harus berkelompok,\" tegasnya. (yan)

Sumber: