Bawaslu Minta Warga Jabar Tidak Terpengaruh Isu Sara
Jumat 03-11-2017,07:56 WIB
INDRAMAYU - Berkaca dari Pilgub DKI Jakarta, Panwaslu Kabupaten Indramayu menyikapi pelaksanaan Pilgub Jawa Barat dengan meningkatkan kewaspadaan. Hal itu menitik beratkan pada antisipasi potensi munculnya isu sara yang dapat merusak demokrasi.
|
Panwaslu Indramayu sosialisasi pengawasan pemilu. Foto: Tardi/Rakyat Cirebon |
Disampaikan Komisioner Bawaslu Jawa Barat (Jabar), H Wasikin Marzuki, semua elemen masyarakat diminta mewaspadai isu yang berkembang menjelang Pilgub Jawa Barat tahun 2018 mendatang. Sehingga terhadap setiap informasi yang diterima harus disikapi secara bijak, bukan menelan mentah-mentah.
\"Potensi isu sara di Pilgub Jabar harus bisa dicegah. Kami berharap Pilgub DKI Jakarta yang sarat dengan isu sara tidak terjadi di Jawa Barat,\" ujarnya usai memberikan materi dalam sosialisai partisipasi pengawasan pemilu yang diikuti tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kamis (2/11).
Pada hakekatnya, pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab masyarakat. Bahkan, pengawasan yang lebih efektif tersebut dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya masing-masing.
\"Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu akan lebih mudah dilakukan, karena masyarakat yang lebih tahu dan dekat dengan segala fenomena maupun peristiwanya yang terjadi,\" kata dia.
Senada diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi SPdI. Diundangnya para tokoh agama dan masyarakat tersebut untuk mengantisipasi ketika akan muncul isu sara pada Pilgub Jabar 2018.
\"Harapannya isu sara jangan sampai muncul, harus dicegah. Dan jangan sampai membawa isu sara dalam ceramah agama maupun lainnya. Antisipasi dan cegah isu sara, karena bisa merusak nilai-nilai demokrasi,\" paparnya.
Sementara itu, selain berhak memilih dan dipilih, masyarakat juga berhak untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Sehingga pihaknya mendorong agar masyarakat ikut andil mengawasi penyelenggaraan pemilu agar terciptanya proses demokrasi yang berkualitas.
\"Strategi kami dalam mengajak masyarakat salah satunya dengan program secara mandiri. Dan kami bangun kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, sekaligus memfasilitasi inisiatif masyarakat yang mempunyai inovasi dalam pengawasan pemilu,\" tukasnya. (tar)
Sumber: