Kana: Mobil Dinas Lama Masih Layak

Jumat 06-10-2017,11:50 WIB
Kana: Mobil Dinas Lama Masih Layak

KUNINGAN - Pembelian 3 mobil dinas (mobdin) baru berjenis Fortuner seharga Rp1,4 miliar untuk operasional 3 pimpinan DPRD, menuai kritikan dari berbagai masyarakat. Kendati sudah sesuai dengan aturan, namun pengadaan kendaraan mewah tersebut dituding sebagai pemborosan uang negara.
\"pemuda
Sekjen Pemuda PUI Kana Kurniawan. dok. Rakyat Cirebon 
Salah satu kritikan tajam itu disampaikan Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda PUI, Kana Kurniawan MHum. Ia menyebut, pengadaan Mobdin baru untuk 3 pimpinan dewan tersebut tak terlepas dari adanya PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dengan terbitnya PP ini, maka dengan otomatis PP 14/2014 tentang tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dan oejabat daerah tidak berlaku lagi.

“Terkait pengadaan mobdin pimpinan dewan dan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, walaun ini sudah sesuai aturan, tapi ini adalah pemborisan uang negara,\" kata Kana, Kamis (5/10).

Ada beberapa point yang harus disikapi bersama, kata Kana. Pertama, mobdin baru pimpinan DPRD dengan dalih lebih efisien daripada mibdin yang lama, adalah asumsi yang terkesan sangat dipaksakan. 

Padahal menurutnya, mobil-lama tergolong masih bagus dan berfungsi sempurna, sehingga tidak ada alasan jika pimpunan DPRD bekerja lembek hanya karena kendaraan dinas sudah lama.

\"Saya pikir kendaraan dinas yang lama masih sangat bagus dan masih berfungsi dengab baik, tidak ada alasan pimpinan DPRD bekerja lembek hanya karena mibdin sudah lama. Tunjangan-tunjangan mereka lebih dari cukup, ada tunjangan rumah dinas (rumdin), tunjangan komunikasi, dan fasilitas-fasilitas lain yang sangat memadai. Pertanyaannya, apakah tanpa mobdin pimpinan DPRD tidak akan bekerja? Tidak mungkin, mreka punya kewajiban bekerja sebagai wakil rakyat,\" tuturnya.

Selain mobdin baru pimpinan DPRD ini dianggap pemborosan anggaran negara, Kana menyebut hal itu pun justru tidak memperlihatkan adanya efesiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

Seharusnya, kata dia, keunganan dititikberatkan kepada infrastruktur rakyat yang sangat dibutuhkan sekarang ini, semisal pelayanan kesehatan rakyat miskin, BPJS yang selalu ada masalah, ternasuk pendidikan Kuningan yang hingga saat ini masih tertinggal dari kota-kota lain.

\"Saya sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Kuningan agar Mibdin baru pimpinan DPRD inu jangan menjadi ajang transaksi politik untuk meredam sikap kritis legislatif terhadap eksekutif. Para Ketua Fraksi harusnya sadar betul bahwa mereka sedang digiring, difasilitasi untuk tidak melihat secara jernih tentang pembangunan Kuningan yang masih kendor,\" sindir Kana.

Disisi lain, lanjut pemuda asal Ciawigebang ini, representasi fraksi di DPRD sebagai bagian dari parpol secara tidak langsung akan mengecilkan parpol itu sendiri, mereka dikerdilkan secara alamiah. 

Padahal tahun ini adalah tahun hidup dan mati parpol menjelang Pilkada 2018. Apakah parpol-parpol masih punya taring dan terlihat di mata publik? Atau sekedar stempel kebijakan eksekutif?.

\"Padahal kalau saja ada penolakan dari ketua-ketua fraksi oposisi misalnya, ini akan menaikan respect publik terhadap parpol. Akan ad dalam benak publik, siapa yang bekerja tulus dan siapa yang mudah dilumpuhkan. Bargaining oposisi akan semakin lemah dan tidak berdaya dengan mobdin ini, tentunya akan berpengaruh juga terhadap kekuatan koalisi sungguhan atau koalisi abal-abal,\" pungkas Kana. (muh)

Sumber: