Sekwan Minta Maaf Pada Korban Penganiayaan

KUNINGAN – Setelah beredarnya foto yang diduga seorang oknum PNS DPRD Kuningan menendang peserta demonstrasi, Sekertaris DPRD (Sekwan) Kuningan tidak butuh lama untuk menanggapinya.

Sekwan Kuningan H Suraja SE Msi, dengan didampingi Kabag Persidangan Dedi Kusnadi Spd menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di kalangan masyarakat. 

Dikatanya, foto yang sedang viral memperlihatkan seseorang mengenakan pakaian seragam PNS berinisial R itu, bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Mungkin yang pertama saya sampaikan disini bahwa saudara R memang bekerja di DPRD, tapi posisinya hanya sebagai Sukarelawan saja bukan seperti yang teman-teman sampaikan,” papar Suraja kepada awak media, Selasa (8/8).

Memang hal ini lanjutnya, perlu diklarifikasi kepada khalayak luas. Sebab, agar tidak ada kesalahpahaman antara mahasiswa, masyarakat, maupun DPRD Kuningan sendiri.

Terkait penggunaan atribut katanya, kedepannya pihak DPRD akan merubah peraturan agar ada pembeda antara PNS dan Sukwan.

Sekwan sendiri tidak mengetahui pasti awal mula kejadian, sebab pada saat kejadian posisinya sedang tidak enak badan ataupun sakit. Hanya saja katanya, mendengar dan melihat dari media massa ada permasalahan ketika demontrasi kemarin.

Atas hal itu, Sekwan pun meminta maaf karena terjadi aksi diluar dugaan di wilayah kantor Dewan. Dengan kejadian kemarin katanya, akan lebih memperketat lagi seleksi untuk penerimaan pegawai sukarelawan maupun magang kedepannya.

“Ini merupakan pelajaran berharga bagi saya maupun staf dewan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menerima pekerja sukarelawan kedepannya. Semoga kejadian kemarin merupakan yang terakhir dilingkungan dewan,” harapnya.

Terkait permintaan maaf langsung dari R kepada seorang peserta aksi, Sekwan akan menghubungi R untuk memintanya mengakui kesalahan baik kepada masyarakat maupun kepada para mahasiswa dan korban pemukulan sendiri.

“Saya akan menyuruhnya segera menyelesaikan permasalahan ini, apa yang diinginkan para adik-adik mahasiswa agar diikuti,” pungkasnya.

Sementara itu, berbagai kecaman terus muncul terhadap tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum pegawai sukarela Sekretariat DPRD saat unjuk rasa mahasiswa IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di depan gedung DPRD, Senin lalu (7/8).

Kecaman tersebut salah satunya disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kuningan (Uniku) yang dengan tegas juga menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap mahasiswa.

“Kami BEM Uniku menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap mahasiswa, apakah itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Kami tetap sangat tidak sepakat jika tindakan represif itu dilakukan. Kami sangat prihatin dengan terlibatnya oknum dari lingkungan DPRD Kuningan yang ikut-ikutan dalam aksi tersebut, bahkan hingga kontak fisik dengan peserta aksi,” kata Presiden Mahasiswa BEM Uniku, Indra Adila Pratama, dalam rilisnya yang disampaikan kepada koran ini, Senin (8/8).

Dalam aksi di lapangan, menurutnya tak jarang terjadi kontak fisik antara mahasiswa dengan aparat pengamanan, bahkan hingga berujung tindakan represif terhadap mahasiswa.

Namun tentunya, hal ini harus betul-betul dicermati bersama bahwa kejadian-kejadian seperti itu jangan terus-menerus berulang.

Bagaimanapun juga, unjuk rasa yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa itu tetap harus dihormati karena regulasinya pun sangat jelas.

Pihaknya berpendapat, makin ramainya pemberitaan terhadap oknum dari lingkungan DPRD yang diduga melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa, jelas patut diusut tuntas.

Sebab yang dikhawatirkan jika ada pembiaran terhadap persoalan ini, kedepan tak mustahil kejadian serupa yang memalukan itu bisa kembali terulang dan mendapat pembiaran. (gio/muh)