Tarsono: Kaji Ulang Kenaikan PBB

Sabtu 13-05-2017,03:23 WIB
Tarsono: Kaji Ulang Kenaikan PBB

Aktivis Mahasiswa Tuding DPRD Seperti Taman Kanak-kanak

MAJALENGKA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Majalengka kembali menggelar aksi di gedung DPRD. Mahasiswa menilai kenaikan NJOP dan PBB di wilayah kabupaten Majalengka telah menyengsarakan rakyat.
\"demo
PMII demo kenaikan PBB. Foto: Erik/Rakyat Cirebon
Selain melakukan orasi penolakan kenaikan PBB dan NJOP, mahjaswa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Turunkan NJOP dan Kenaikan PBB”. Bahkan, ada spanduk bertuliskan “Dewan Tidak Kerja (kekanak-kanakan). Serta tulisan “Stop Arogansi Kebijakan yang Menindas Rakyat”.

Ketua PMII Majalengka, Fauzi menuding, anggota DPRD tidak pernah memihak rakyatnya. Faktanya, saat ini kenaikan PBB mencapai 400 persen. Dan kenaikan tersebut tidak memandang tentang status ekonomi masyarakat, alias pukul rata.

\"Kenaikan PBB ini rata dan tidak memandang status sosial. Tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi semua PBB naik. Padahal, sebagai wakil masyarakat, anggota dewan seharusnya dapat mencegah agar PBB tidak naik,\" ujar Fauzi, Jumat (12/5).

Menurutnya, anggota dewan seperti taman kanak-kanak. Karena fungsinya sudah tidak ada. Hal senada diungkapkan kordinator aksi, Aef Saepullah dan Gito Arasyid mengatakan, sebagai anggota dewan seharusnya para wakil rakyat dapat membela dan memperjuangkan masyarakat. Minimal untuk tidak menaikkan nilai NJOP dan PBB.

\"Karena, kenaikan PBB ini diakui oleh masyarakat sangat memberatkan. Disamping kebutuhan-kebutuhan pokok yang merangkak naik,\" ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Majalengka, Tarsono D Mardiyana berjanji, akan segera mengagendakan bertemu dengan BKAD dan pihak eksekutif.

\"Kami cukup responsif, kami pasti akan melakukan langkah langkah. Kami punya dua agenda, 26 Mei nanti tindak lanjut masalah kenaikan NJOP dan PBB. Kami pun harus sama dengan suara masyarakat. Tentunya kita sudah sangat berhati-hati. Kami tidak mau menyulitkan masyarakat. Akan segera melanjutkan itu,\" ujarnya.

Pihaknya juga banyak mendengar banyak keberatan dari masyarakat. Oleh karenanya, kenaikan NJOP maupun PBB di sembilan kecamatan itu harus dikaji ulang. 

Selanjutnya, PMII bergerak dan mendemo pendopo Majalengka dan BKAD. Di depan halaman pendopo antara mahasiswa dengan pihak aparat nyaris bentrok. Karena mahasiswa mendesak masuk namun tidak diizinkan. (hrd)

Sumber: