PKL Janji Bongkar Sendiri

Dengar akan Digusur Petugas, Pedagang Panik dan Minta Pemkot Pertimbangkan Ulang

KEJAKSAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon mengklaim, puluhan pedagang di atas trotoar sisi Jalan Perjuangan berjanji akan membongkar lapaknya sendiri, paling lama sampai akhir pekan ini.

Hal itu disampaikan pedagang saat Satpol PP melakukan sosialisasi beberapa hari lalu. Kasi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Cirebon, H Asep Kurnia SE mengatakan, pihaknya belum menerbitkan surat apapun untuk meminta pedagang di Jalan Perjuangan angkat kaki.

Hanya saja, DPUPR sudah menerbitkan Surat Teguran ke-2 kepada pedagang untuk membongkar sendiri lapaknya.

“Kalau sampai teguran ketiga belum diindahkan, mungkin akan ditertibkan. Kita sudah sosialisasi, dan pedagang bersedia membongkar sendiri, meminta waktu seminggu,” ungkap Asep, saat menghadiri audiensi dengan pedagang, difasilitasi DPRD Kota Cirebon, di gedung dewan, Kamis (2/2) kemarin.

Pihaknya mengklaim, pedagang Jalan Perjuangan bahkan berjanji akan membongkar lapaknya masing-masing. “Pedagang sudah berjanji kepada kita, dan bersedia membongkar lapaknya sendiri dalam waktu seminggu,” ujarnya.

Ia menegaskan, trotoar bukan diperuntukan bagi pedagang. Melainkan untuk pejalan kaki. Makanya, ketika DPUPR akan melakukan pembangunan trotoar, para pedagang diminta angkat kaki. “Memang dari kita belum ada teguran 1 atau 2. Baru sebatas sosialisasi. Yang pasti, trotoar itu bukan untuk berjualan,” katanya.

Asep mengaku prihatin ketika melihat kondisi trotoar di Jalan Perjuangan, terutama sebelah barat SMAN 4 Cirebon sampai mendekati SMKN 1 Cirebon. Di sana, berjejer lapak pedagang semi permanen hingga permanen.

“Kita prihatin, trotoar penuh dan bangunannya semi permanen bahkan permanen. Belum lagi, di depan warungnya berjejer sepeda motor. Jadi, pejalan kaki kalau berjalan harus ke badan jalan, ini berbahaya,” tuturnya.

Sementara itu, seorang pedagang, Enah menyadari, ia dan puluhan pedagang lainnya menempati lahan bukan milik pribadi, melainkan lahan milik pemerintah. Hanya saja, langkah itu dilakukan semata-mata untuk mengais rejeki dengan berdagang. “Kita sadar menempati tanah bukan haknya kita, karena tanah milik pemerintah. Tapi saya mohon jangan usir kita dari situ. Kita siap ditata,” kata Enah.

Ia mengaku, informasi mengenai rencana penggusuran puluhan lapak pedagang di tempatnya berjualan membuat resah. Enah menyebutkan, para pedagang lainnya mulai panik.

“Kita semua sudah panik, harus seperti apa? Karena informasinya hari Minggu akan ada penggusuran,” kata dia.

Senada disampaikan pedagang lainnya, Maulana. Warga Tegal Jawa Tengah itu mengaku sudah sejak 2007 berada di Kota Cirebon sebagai perantau.

Ia mengaku, di kawasan Jalan Perjuangan, terutama dari SMKN 1 Cirebon ke arah timur adalah wilayah rawan. Keberadaan warung-warung di sana, setidaknya mengurangi tingkat kerawanan itu.

“Di daerah itu rawan. Sudah dua kali saya lihat penjambretan. Padahal masih ramai situasinya. Bagaimana kalau di situ tidak ada warung? Akan sepi dan semakin rawan. Kemudian, keberadaan pedagang juga dibutuhkan oleh pelajar, mahasiswa, dan pegawai di sekitar situ. Bagaimana kalau nanti dibongkar?” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi mengaku, pihaknya akan menampung aspirasi para pedagang untuk kemudian dibicarakan dengan Pemkot Cirebon.

“Saya akan koordinasikan dengan Pak Sekda mengenai persoalan ini. Seperti apa nanti solusinya,” katanya. (jri)