Dana Sharing KPU Belum Jelas
Selasa 10-01-2017,15:30 WIB
CIREBON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon hingga saat ini belum mengetahui berapa besaran anggaran yang ditanggung oleh KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018 mendatang.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua KPU, Saefudin Jazuli kepada Rakcer, Senin (9/1).
Dijelaskan Asep, sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi Jabar tetap akan menganggarkan dalam satu tahun anggaran saja.
Dengan demikian, Asep juga menyebutkan angka pasti dana sharing tersebut akan diketahui pada Tahun 2018 mendatang.
“Kita sekarang dalam posisi menunggu saja. Karena pelaksanaannya berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, makanya kita menunggu informasi dari sana aja,” ujar Asep.
Meskipun demikian, Asep sendiri mengatakan ada beberapa poin bocoran yang mungkin akan menjadi tanggung jawab KPU provinsi dalam penganggaran. Poin yang dimaksud Asep ini adalah berkaitan dengan honorarium penyelenggara pilkada dan logistik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakcer, total anggaran penyelenggaraan yang ditarik ke KPU Provinsi mencapai Rp20 Miliar.
Saat dikonfirmasi info tersebut, Asep menyatakan tidak mau menjawabnya.
“Kalau memastikan saya tidak mau. Tetapi sepertinya yang dibagi ke daerah untuk honorarium penyelenggara selain KPPS dan juga logistik seperti pengadaan surat suara pilgub. Ada beberapa juga yang mungkin akan ditanggung provinsi, tapi kita juga belum tahu pasti,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Asep mengatakan kepastian terdekat bisa diketahui apabila sudah adanya penandatanganan MoU antara pemprov dan pemkab. Pasalnya, Asep melihat untuk anggaran ini merupakan ranah pemerintah.
“Kalau KPU hanya pelaksana saja dan penganggaran itu antar pemerintah. Kita lihat saja nanti,” terangnya.
Disinggung kegiatan yang dilaksanakan KPU di tahun 2017 ini, Asep menyatakan pihaknya masih berkonsentrasi dalam sosialisasi.
Dengan kenyataan menurunnya angka partipasi masyarakat dalam beberapa ajang pemilihan terakhir, Asep menegaskan hal itu menjadi perhatian khusus dari KPU.
“Kembali lagi, kita juga melakukan sosialisasi dengan ikut program yang ada di OPD/SKPD Karena kita belum diberikan anggaran. Insya Allah, apapun caranya kita tetap akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tandasnya. (yog)
![\"kpu](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/kpu-kabupaten-cirebon.jpg\" "\\"kpu") |
| KPU Kabupaten Cirebon. dok. Rakyat Cirebon |
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua KPU, Saefudin Jazuli kepada Rakcer, Senin (9/1).
Dijelaskan Asep, sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi Jabar tetap akan menganggarkan dalam satu tahun anggaran saja.
Dengan demikian, Asep juga menyebutkan angka pasti dana sharing tersebut akan diketahui pada Tahun 2018 mendatang.
“Kita sekarang dalam posisi menunggu saja. Karena pelaksanaannya berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, makanya kita menunggu informasi dari sana aja,” ujar Asep.
Meskipun demikian, Asep sendiri mengatakan ada beberapa poin bocoran yang mungkin akan menjadi tanggung jawab KPU provinsi dalam penganggaran. Poin yang dimaksud Asep ini adalah berkaitan dengan honorarium penyelenggara pilkada dan logistik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakcer, total anggaran penyelenggaraan yang ditarik ke KPU Provinsi mencapai Rp20 Miliar.
Saat dikonfirmasi info tersebut, Asep menyatakan tidak mau menjawabnya.
“Kalau memastikan saya tidak mau. Tetapi sepertinya yang dibagi ke daerah untuk honorarium penyelenggara selain KPPS dan juga logistik seperti pengadaan surat suara pilgub. Ada beberapa juga yang mungkin akan ditanggung provinsi, tapi kita juga belum tahu pasti,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Asep mengatakan kepastian terdekat bisa diketahui apabila sudah adanya penandatanganan MoU antara pemprov dan pemkab. Pasalnya, Asep melihat untuk anggaran ini merupakan ranah pemerintah.
“Kalau KPU hanya pelaksana saja dan penganggaran itu antar pemerintah. Kita lihat saja nanti,” terangnya.
Disinggung kegiatan yang dilaksanakan KPU di tahun 2017 ini, Asep menyatakan pihaknya masih berkonsentrasi dalam sosialisasi.
Dengan kenyataan menurunnya angka partipasi masyarakat dalam beberapa ajang pemilihan terakhir, Asep menegaskan hal itu menjadi perhatian khusus dari KPU.
“Kembali lagi, kita juga melakukan sosialisasi dengan ikut program yang ada di OPD/SKPD Karena kita belum diberikan anggaran. Insya Allah, apapun caranya kita tetap akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tandasnya. (yog)
Sumber:
- Share:
