Belum Miliki Kantor dan Mobdin, Kadis Pemadam Kebakaran Pilih Motoran

Melihat Hari Pertama Kerja Pasca Penerapan SOTK Baru

Pemberlakuan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tidak diimbangi dengan persiapan gedung. Akibatkan, beberapa OPD belum memiliki kantor, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Apa yang dikerjakan?

PANTUAN wartawan koran ini, kemarin, kantor DPSDAP yang diperuntukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran ternyata masih ditempati. Selain itu, barang-barang milik DPSDAP juga masih belum dipindah.

Kepala Dinas Damkar, Dr Iis Krisnandar SH saat dikonfirmasi mengaku bingung untuk ngantor karena ruangannya masih dipakai dinas lain.

“Tadi pagi (kemarin, red) saya berangkat ternyata masih ditempati oleh yang lama. Lalu saya mau ngantor di mana, akhirnya saya pulang dulu sebentar dan akhirnya kembali lagi,” tuturnya pada Rakcer, Selasa (3/1).

Lebih jauh, disampaikan Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini, kantor yang disediakan untuk Dinas Damkar berada di belakang kantor PSDAP.

Namun demikian barang-barang yang terdapat di sana rencananya akan diambil semua oleh dinas yang lama. Sedangkan Damkar hanya memiliki dua unit komputer.

“Ini barang-barang masih milik dinas lama dan mau dibawa. Ini ruangan bidang saja punya komputer banyak, kita hanya punya dua bekas yang lama. Tapi ya sudah lesehan juga gak masalah,” terangnya.

Saat disinggung berapa DPA Damkar, Iis mengaku, belum mengetahuinya. Bukan hanya itu, ia juga tidak tahu membawahi berapa bidang dan siapa kepala bidangnya.

“Saya baru tahu kalau bidangnya ada dua dan nama kabidnya,” jelasnya.

Bukan saja tidak memiliki ruangan, Iis juga belum memiliki kendaraan dinas. Sehingga di hari pertama kerja ia hanya mengendarai sepeda motor.

“Saya tidak dapat fasilitas apa-apa, kantor barang-barangnya milik dinas lama. Toilet saja tidak ada di ruangan kepala dinas,” keluhnya.

Pantauan Rakcer, kantor yang diperuntukan bagi Dinas Damkar sebetulnya cukup besar yakni dua lantai dan memiliki sejumlah ruangan.

Hanya saja gedung tersebut belum memiliki fasilitas apa-apa. Untuk ruangan kepala dinas yang memiliki luas sekitar 4x6 meter saja masih ditempati oleh dinas lama.

Dan sejumlah barang-barang seperti meja, kursi dan beberapa unit komputer serta sofa masih milik dinas lama. Sehingga Dinas Damkar tidak memiliki fasilitas  apapun.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, beberapa OPD baru yang terbentuk dan mulai dibiayai di 2017 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang diberikan anggaran hingga Rp 733 miliar.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diberikan anggaran Rp207 miliar, Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dibiayai Rp13 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran dibiayai Rp7,1 miliar.

Kemudian,  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dibiayai Rp4,5 miliar, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibiayai Rp7,8 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dibiayai Rp6,3 miliar.

Dinas Lingkungan Hidup dibiayai Rp 28 miliar, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibiayai Rp12,8 miliar.

Selanjutnya, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diberikan anggaran Rp8,8 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dibiayai Rp14 miliar, Dinas Pelayanan Perizinan dibiayai Rp11 miliar.

Dinas Pertanian dibiayai Rp41 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dibiayai Rp12,5 miliar, Badan Keuangan dan Aset Daerah dibiayai Rp17 miliar, dan Badan Kepegawaian Daerah dibiayai Rp 27 miliar. (ari)