Walikota Bakal Gelar Open Bidding Lagi

Walikota Bakal Gelar Open Bidding Lagi

Jadi Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agung Sedijono Diberi Kewenangan Lebih

KEJAKSAN – Mutasi, rotasi dan promosi pegawai eselon II-IV yang dilakukan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH pada akhir tahun 2016 kemarin, ternyata belum tuntas.
\"pegawai
Walikota lantik pegawai eselon II-IV. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon 

Masih ada satu jabatan yang dikosongkan, yaitu kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon.

Jabatan itu ternyata dipersiapkan untuk mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), M Taufan Bharata (MTB) yang kini tengah menjalani proses hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

MTB kini akan menghadapi persidangan dalam kasus tersebut. Untuk diketahui, DKP, berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru ditiadakan.

Bidang-bidang kerjanya di-merger ke beberapa SKPD lain. Semisal, bidang urusan penanganan sampah, kini menjadi kewenangan DLH Kota Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat) Kota Cirebon, Drs Anwar Sanusi MSi menyampaikan, terkait dikosongkannya jabatan kepala DLH, Pemkot Cirebon telah mengutus pejabat pelaksana harian (Plh) kepala DLH, yaitu Ir Agung Sedijono MT yang merupakan sekretaris DLH.

“Kekosongan jabatan diisi oleh Plh dan sudah ditunjuk, yaitu Pak Agung (Sedijono), sekretaris Dinas Lingkungan Hidup,” ungkap Anwar, Senin (2/1).

Ia menambahkan, Agung akan diberi kewenangan lebih sebagai sekretaris DLH dan merangkap Plh kepala DLH. Artinya, Agung bisa memerankan diri sebagai kepala dinas, semisal untuk menggunakan anggaran di DLH.

“Kewenangannya ditingkatkan. Karena ini menyangkut mekanisme tata kelola sampah juga. Jadi kewenangannya diperluas,” kata Anwar.

Sejalan dengan itu, kata Anwar, walikota juga diperkirakan akan kembali menggelar lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi jabatan kepala DLH.

“Seiring berjalannya waktu, Pak Walikota dimungkinkan merencanakan open bidding lagi,” kata mantan kepala Dinas Pendidikan itu.

Open bidding akan dilakukan, sambung Anwar, sebagai langkah antisipasi apabila ternyata MTB divonis bersalah dalam kasus RTH gate. Belum lagi, pada 2017 ini, beberapa pejabat eselon II memasuki masa pensiun.

“Karena di bulan April juga ada pejabat eselon II yang pensiun, kemudian MTB juga belum tahu putusan incraht-nya seperti apa,” kata dia.

Ia menegaskan, apabila putusan tetap atau incracht terhadap MTB atas kasus RTH gate sudah ada, maka dipastikan open bidding akan digelar. “Kalau sudah ada putusan tetap, langsung akan digelar open bidding. Karena Plh itu jabatan yang tidak bisa dilama-lamakan,” katanya.

Seperti diketahui, pada Jumat (30/12) lalu, Walikota Azis melantik sebanyak 738 pegawai yang terdiri dari 30 pegawai eselon II, 128 pegawai eselon III, dan 580 pegawai eselon IV, di GOR Bima Kota Cirebon.

Dalam kesempatan itu, dua pejabat baru eselon II hasil open bidding juga dilantik, yakni Drs Adam Nuridin MM sebagai kepala Dinas Pemadam Kebakaran, dan Iing Daiman SIP MSi sebagai kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika. (jri)

Sumber: