Sukses Jaring OTT, Pelaku Sedang Diproses Hukum

Ketua DPRD Apresiasi Kinerja Tim Saber Pungli

SUMBER - Mendengar adanya sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim sapu bersih (Saber) pungli.

Ketua DPRD H Mustofa SH minta eksekutif lakukan evaluasi menyeluruh mengenai pelayanan.

Menurut Mustofa, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan tim Saber Pungli Polres Cirebon, hingga mampu menangkap oknum-oknum pegawai di Lingkungan Pemkab Cirebon yang telah tertangkap saat OTT.

Sebenarnya, kata dia, sebagai abdi negara seharusnya tanpa keberadaan tim Saber Pungli pun kalau yang dipegang aturan, maka hal itu tidak akan terjadi.

“Maka dengan adanya pegawai yang tertangkap tangan, justru harus menjadi evaluasi Pemkab. Apalagi dalam waktu dekat ini katanya Pemkab akan ada mutasi-rotasi dan juga pengukuhan dinas terkait SOTK baru, itu tentunya harus menjadi evaluasi untuk menjadi pertimbangan dan penilaian dedikasi moral pegawai,” ujar Mustofa kepada Rakcer, di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (27/12).

Sebab lanjutnya, pertimbangan dan penilaian dedikasi moral pegawai tersebut tentunya akan berdampak pula terhadap penyelenggaraan pemerintahan setempat.

Evaluasi yang harus dilakukan, kata Mustofa, tak hanya terhadap para pegawai yang terkena OTT oleh tim Saber Pungli Polres Cirebon saja, sebab sanksi bagi mereka tentunya sudah pasti.

“Tetapi justru harus bisa mengevaluasi juga bagaimana pola sistem pemerintah yang dikelola. Supaya dinas-dinas yang memang menghasilkan PAD tidak dimanfaatkan celanya oleh penyalahguna wewenang,” ujar Mustofa.

Seperti halnya, kata dia, Pemkab Cirebon harus menyediakan perangkat atau kebijakan pelayanan dengan sistem online.

Ia mencontohkan, pembayaran pajak maupun menyetorkan retribusi pasar serta kebersihan yang dilakukan secara online.

“Supaya kegiatan-kegiatan itu tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nantinya bisa mencoreng nama baik Pemkab Cirebon,” ungkap Mustofa.

Di tempat yang lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon, Erry Achmad Husaeri mengaku, dirinya sempat kaget dengan pemberitaan telah tertangkapnya pegawai di bawah naungan dinasnya yang telah melakukan Pungli. Ia pun mengaku langsung kroscek dan mengumpulkan informasi kenapa hal itu bisa terjadi.

Dari Pungli yang telah dilakukan, kata Erry, informasi yang dihimpun pihaknya memang telah menyalahi aturan. Sebab yang seharusnya Rp2400 per pedagang, namun ditarik sebesar Rp3400 yang katanya, Rp1000 tersebut informasinya untuk keamanan dan lain-lain.

“Tapi itu tetap tidak dibenarkan. Sebab kalau yang namanya keamanan itu kan dilakukan bersama dari pedagang-pedagang yang ada mau pun hansip yang sudah dibayar. Intinya kalau dari kita ya sesuai Perda, yakni retribusi hanya Rp2400 tidak boleh lebih,” ungkap Erry.

Ia mengakui, dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi supaya hal-hal yang dapat mencoreng nama baik Pemkab Cirebon maupun pegawai-pegawai yang melakukan Pungli tidak akan terulang kembali.

Meski demikian, pembinaan yang dilakukan pihaknya kepada para pegawai di pasar-pasar yang menjadi kewenangannya, selalu rutin dilakukan.

“Ya tentunya dari Bidang Pengelolaan Pasar itu ada Kasi Pembinaan Pasar dan selalu rutin dalam pembinaan ini disampaikan agar dalam menjalankan tugas harus sesuai aturan yang ada. Sebab ada koridor kita yaitu Perda, nah Perda inilah  yang harus jadi pedoman bagi mereka dalam menjalankan tugas,” ujar Erry.

Terkait sanksi kepada mereka sendiri, Erry belum bisa menyampaikan sebab katanya, para pegawai yang terkena OTT tersebut tengah diproses hukum. Dan harus melihat terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak tim Saber Pungli Polres Cirebon. (ari)