Legislatif Tak Puas Jawaban Eksekutif
Senin 19-12-2016,09:03 WIB
Dijawab Secara Singkat oleh Sekda
KUNINGAN – Pertanyaan sejumlah Fraksi di DPRD dalam pandangan umumnya terhadap target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebesar Rp10 Milyar, mendapat tanggapan dari Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH.
Melalui Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi, Bupati menjawab jika target pendapatan dari PDAM sebesar itu diperoleh dari efisiensi biaya operasional.
Demikian tanggapan Bupati tersebut disampaikan Sekda dalam agenda sidang paripurna DPRD terkait jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi terhadap nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, akhir pekan kemarin.
Jawaban tersebut dikhususkan kepada pertanyaan Fraksi Golkar yang menanyakan rencana penerimaan PAD dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari PDAM.
“Dalam rangka RKAP tahun 2016 proyeksi laba bersih PDAM sebesar Rp1,4 Milyar. Dengan laba bersih tersebut kontribusi terhadap PAD tahun 2017 sebesar Rp570 juta. Kami terus berupaya untuk mendorong PDAM lebih berkembang lagi agar laba bersih PDAM dapat ditingkatkan. Sehingga kontribusi terhadap PAD akan meningkat pula. Sementara target Rp10 miliyar dari laba bersih PDAM tersebut diperoleh dari efisiensi biaya operasional,” jelas Yosep.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rana Suparman SSos didampingi para Wakil Ketua.
Sementara Bupati H Acep Purnama SH MH tidak hadir karena tengah menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dana Transfer Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 oleh Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung.
Selain menjawab pertanyaan Fraksi Golkar, Bupati juga menanggapi pertanyaan yang disampaikan Fraksi Restorasi PDIP terkait BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) lain selain PDAM, yakni PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha).
Diakui Yosep, hingga saat ini PDAU belum memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Dengan begitu, Pemda pun akan mengkaji dan menelaah lebih dalam terhadap pengelolaan PDAU, khususnya dari segi manajerial.
“Kita akan mengkaji dan menelaah lebih mendalam atas pengelolaan PDAU dari segi bisnis manajemennya,” kata Yosep.
Dalam menanggapi jawaban Bupati yang disampaikan Sekda tersebut, Fraksi Restorasi PDIP melalui ketuanya Nuzul Rachdy SE sempat melakukan interupsi.
Ia mengaku tidak puas terhadap apa yang disampaikan Bupati dalam hal jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota keuangan tentang RAPBD Kabupaten Kuningan TA 2017, khususnya mengenai BUMD.
“Saya interupsikan bahwa sebenarnya saya kurang puas dengan jawaban Bupati, karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bupati yang menjadi berita di media, khususnya tentang PDAM, yang hanya dijawab dengan sepintas. Kita fraksi membahas sampai jam 3 sore, tetapi jawaban Bupati hanya sekilas saja,” ketus Nuzul.
Karena menyangkut APBD, kata Zul, panggilannya, maka setelah paripurna Jawaban Bupati, DPRD akan melanjutkan pembahasan RAPBD 2017 pada pembahasan anggaran dengan meminta dan mempertanyakan kenaikan target pendapatan PDAM yang fantasitik hingga mencapai sekitar 1800 persen.
Pihaknya tidak yakin kenaikan tersebut hanya diperoleh dari BOP. Ia juga mempertanyakan keseriusan Pemkab terhadap PDAU yang dalam jawaban Bupati hanya berbentuk wacana akan dievaluasi, padahal sama dengan BUMD lain, Zul mengatakan PDAU juga harus memiliki target yang jelas.
“Terus kapan dieksekusinya jika dievaluasi terus, hasil evaluasinya seperti apa?. PDAU harus ada sikap yang jelas dan target yang jelas,” tegasnya.
Interupsi serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB H Ujang Kosasih MSi yang mengaku heran dengan target PAD dari PDAM mencapai Rp10 Milyar dari sebelumnya yang hanya Rp500 juta lebih, sehingga kenaikannya cukup besar sebesar Rp9,5 Milyar.
“Tadi pada jawaban Buapti adalah penghematan operasional. Kalau sekarang mencapai Rp10 Milyar, tahun kemarin itu seperti apa?. Insya Allah nanti akan dilanjut di pembahasan anggaran, mudah-mudahan akan tuntas,” koar Ujang seraya memperjelas interupsi Nuzul Rachdy.
Dalam hal anggaran keagamaan, Ujang pun mengaku kecewa karena sama sekali pertanyaan yang disampaikan Fraksinya pada PU Fraksi-Fraksi tidak dijawab oleh Bupati.
Pertanyaan yang dilontarkan PKB terhadap keagamaan yakni soal bagaimana kepedulian Pemda terhadap Pondok Pesantren, guru ngaji, marbot Masjid dalam hal perhatian berbentuk insentif.
“Kenapa pertanyaan yang banyak dari Fraksi PKB tidak dijawab oleh Bupati. Kami menyadari pembahasan APBD ini dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat. Kami akan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan jawaban pada rapat pembahasan anggaran nanti,” ucap Ujang. (muh)
KUNINGAN – Pertanyaan sejumlah Fraksi di DPRD dalam pandangan umumnya terhadap target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebesar Rp10 Milyar, mendapat tanggapan dari Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH.
![\"Sekda](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/12/Sekda-H-Yosep-Setiawan.jpg\" "\\"Sekda") |
| Sekda H Yosep Setiawan. Foto: Mumuh/Rakyat Cirebon |
Melalui Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi, Bupati menjawab jika target pendapatan dari PDAM sebesar itu diperoleh dari efisiensi biaya operasional.
Demikian tanggapan Bupati tersebut disampaikan Sekda dalam agenda sidang paripurna DPRD terkait jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi terhadap nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, akhir pekan kemarin.
Jawaban tersebut dikhususkan kepada pertanyaan Fraksi Golkar yang menanyakan rencana penerimaan PAD dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari PDAM.
“Dalam rangka RKAP tahun 2016 proyeksi laba bersih PDAM sebesar Rp1,4 Milyar. Dengan laba bersih tersebut kontribusi terhadap PAD tahun 2017 sebesar Rp570 juta. Kami terus berupaya untuk mendorong PDAM lebih berkembang lagi agar laba bersih PDAM dapat ditingkatkan. Sehingga kontribusi terhadap PAD akan meningkat pula. Sementara target Rp10 miliyar dari laba bersih PDAM tersebut diperoleh dari efisiensi biaya operasional,” jelas Yosep.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rana Suparman SSos didampingi para Wakil Ketua.
Sementara Bupati H Acep Purnama SH MH tidak hadir karena tengah menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dana Transfer Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 oleh Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung.
Selain menjawab pertanyaan Fraksi Golkar, Bupati juga menanggapi pertanyaan yang disampaikan Fraksi Restorasi PDIP terkait BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) lain selain PDAM, yakni PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha).
Diakui Yosep, hingga saat ini PDAU belum memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Dengan begitu, Pemda pun akan mengkaji dan menelaah lebih dalam terhadap pengelolaan PDAU, khususnya dari segi manajerial.
“Kita akan mengkaji dan menelaah lebih mendalam atas pengelolaan PDAU dari segi bisnis manajemennya,” kata Yosep.
Dalam menanggapi jawaban Bupati yang disampaikan Sekda tersebut, Fraksi Restorasi PDIP melalui ketuanya Nuzul Rachdy SE sempat melakukan interupsi.
Ia mengaku tidak puas terhadap apa yang disampaikan Bupati dalam hal jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota keuangan tentang RAPBD Kabupaten Kuningan TA 2017, khususnya mengenai BUMD.
“Saya interupsikan bahwa sebenarnya saya kurang puas dengan jawaban Bupati, karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bupati yang menjadi berita di media, khususnya tentang PDAM, yang hanya dijawab dengan sepintas. Kita fraksi membahas sampai jam 3 sore, tetapi jawaban Bupati hanya sekilas saja,” ketus Nuzul.
Karena menyangkut APBD, kata Zul, panggilannya, maka setelah paripurna Jawaban Bupati, DPRD akan melanjutkan pembahasan RAPBD 2017 pada pembahasan anggaran dengan meminta dan mempertanyakan kenaikan target pendapatan PDAM yang fantasitik hingga mencapai sekitar 1800 persen.
Pihaknya tidak yakin kenaikan tersebut hanya diperoleh dari BOP. Ia juga mempertanyakan keseriusan Pemkab terhadap PDAU yang dalam jawaban Bupati hanya berbentuk wacana akan dievaluasi, padahal sama dengan BUMD lain, Zul mengatakan PDAU juga harus memiliki target yang jelas.
“Terus kapan dieksekusinya jika dievaluasi terus, hasil evaluasinya seperti apa?. PDAU harus ada sikap yang jelas dan target yang jelas,” tegasnya.
Interupsi serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB H Ujang Kosasih MSi yang mengaku heran dengan target PAD dari PDAM mencapai Rp10 Milyar dari sebelumnya yang hanya Rp500 juta lebih, sehingga kenaikannya cukup besar sebesar Rp9,5 Milyar.
“Tadi pada jawaban Buapti adalah penghematan operasional. Kalau sekarang mencapai Rp10 Milyar, tahun kemarin itu seperti apa?. Insya Allah nanti akan dilanjut di pembahasan anggaran, mudah-mudahan akan tuntas,” koar Ujang seraya memperjelas interupsi Nuzul Rachdy.
Dalam hal anggaran keagamaan, Ujang pun mengaku kecewa karena sama sekali pertanyaan yang disampaikan Fraksinya pada PU Fraksi-Fraksi tidak dijawab oleh Bupati.
Pertanyaan yang dilontarkan PKB terhadap keagamaan yakni soal bagaimana kepedulian Pemda terhadap Pondok Pesantren, guru ngaji, marbot Masjid dalam hal perhatian berbentuk insentif.
“Kenapa pertanyaan yang banyak dari Fraksi PKB tidak dijawab oleh Bupati. Kami menyadari pembahasan APBD ini dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat. Kami akan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan jawaban pada rapat pembahasan anggaran nanti,” ucap Ujang. (muh)
Sumber:
- Share:
