Kota Cirebon Masih Punya 31.026 Jiwa Penduduk Miskin di 2025, Pemkot Terus Berusaha Menurunkan

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Kota Cirebon mencatat 8,66 persen atau 31.026 jiwa penduduk masih berada di garis kemiskinan pada semester I Tahun 2025. Angka ini mengalami penurunan 1.070 jiwa penduduk miskin dari tahun 2024.

Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2025 berada pada urutan ke-12 tertinggi di Jawa Barat, namun masih di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon pada saat kick off penyusunan RKPD 2027 pekan lalu.

Sebagai pembanding, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga sudah menetapkan agregat kependudukan untuk tahun 2025 semester pertama, dengan menetapkan jumlah penduduk Kota Cirebon sebanyak 358.265 jiwa, terdiri dari 179.703 penduduk laki-laki dan 178.562 perempuan.

Jika kedua data di semester pertama tahun 2025 ini disandingkan, jumlah penduduk sebanyak 358.265 jiwa, dan angka tingkat kemiskinan sebesar 8,66 persen, maka bisa dikatakan masih ada sekitar 31.026 jiwa penduduk Kota Cirebon yang masih masuk kategori miskin.

Terkait data kemiskinan ini, Kepala Dinas Soaial Kota Cirebon, Santi Rahayu mengungkapkan bahwa saat ini, Dinas Sosial di daerah tidak memiliki data, karena semuanya sudah tersentral di Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Untuk PPKS dengan kategori Fakir dan Miskin, sekarang kita tidak punya data, adanya di BPS tersentralisasi disana. Data kita juga dasarnya sekarang dari DTESN," ungkap Santi kepada Rakyat Cirebon.

Namun, lanjut Santi, sebagai bagian dari pemanfaatan data, Dinas Sosial memiliki catatan angka penduduk yang masuk di desil 1 sampai 5, dimana masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial alah mereka yang secara pengelompokan desil ada di desil 1 sampai 5.

"Semua yang dapat bantuan sosial itu ada di desil 1 sampai 5, kalau itu kita ada datanya, ada 163.423 jiwa, dari 49.789 KK," sebutnya

Sementara mengenai program-program bantuan sosial untuk menjadi intervensi penekanan angka kemiskinan, dijelaskan Santi, saat ini semua bentuk bansos masih bergantung ke program pusat dari Kemensos.

Ada berbagai bantuan sosial yang disalurkan, mulai dari BPJS, Program Keluarga Harapan (PKH), Blt Kesra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga yang terbaru program sekolah rakyat.

"Untuk bansos kita bergantung ke pusat. Yang dari daerah masih terbatas di buffer stock, sama alat untuk penyandang disabilitas saja," kata Santi.

Terpisah, Pj Sekda Kota Cirebon, Sumantho mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon juga telah memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakatnya, seperti pemberian makanan tambahan, termasuk juga rutilahu.

Saat ditanya mengenai anggaran BTT yang sempat ramai diperbincangkan belum lama ini, Sumantho menyampaikan akan ada kajian tersendiri sebelum menurunkan anggaran tersebut. Jangan sampai Pemerintah Kota Cirebon salah mengambil langkah.

“Nah itu nanti kita ada kajian tersendiri terkait ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kita membantu tapi menyalahi (aturan), jangan sampai seperti itu. Jadi kita antisipasi,” tambahnya.

Sumantho juga mengungkapkan untuk yang menjadi penerima manfaat dari setiap bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon selalu diutamakan yang berada di desil 1 hingga desil 4.

Mantho sapaan akrabnya, menyampaikan kelurahan paling banyak warganya yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah 4 kelurahan.

“Kita itu kelurahan banyak di Pulasaren, Larangan, kemudian juga daerah Kasepuhan, termasuk juga di daerah Kalijaga,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan memfokuskan di kelurahan-kelurahan tersebut dan yang berada di tempat yang ada kemiskinan ekstrem.

“Utamanya di tempat-tempat yang ada kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (sep/its)

Sumber: