RAKYATCIREBON.ID, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih memuji tindakan Gubernur Anies Baswedan yang akan melobi pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Anies berencana melobi Presiden Jokowi dan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo lantaran para tenaga honorer terancam diberhentikan sebagai dampak terbitnya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei.
SE merujuk pada aturan induk, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Regulasi tersebut mengamanatkan per 28 November 2023 tidak ada lagi pegawai selain yang berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anies Baswedan dan gubernur lain akan berbicara dengan pemerintah pusat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu direncanakan bakal mengajak sejumlah gubernur menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
“Tindakan yang luar biasa keren ketika semua gubernur se-Indonesia juga bersuara terhadap penghapusan honorer. Langkah yang akan diambil Pak Anies tentunya bisa mewakili suara para gubernur,” ucap Nur Baitih saat dihubungi JPNN.com, Kamis (23/6).
Menurut dia, pemerintah memang tak dapat memungkiri bahwa daerah masih membutuhkan banyak honorer.
Apalagi untuk daerah yang jumlah ASN-nya masih terbilang sedikit, ditambah angka pensiun setiap tahunnya.
“Terus kalau tidak boleh lagi mempekerjakan honorer bagaimana birokrasi pemerintahan bisa jalan?” tanya Bu Nur.
Nur Baitih mempertanyakan keputusan penghapusan honorer yang nantinya berdampak besar pada berjalannya roda pemerintahan.
“Saya hanya berharap dan berdoa semoga Pak Anies betul-betul bisa memperjuangkan honorer agar ditingkatkan statusnya bisa jadi ASN karena memang daerah butuh,” tambahnya.
Diketahui, Ketua APPSI Anies Baswedan berencana mengajak sejumlah gubernur menemui Presiden Jokowi dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
Rombongan yang dipimpin Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan berupaya agar tenaga honorer tidak dihapus. (jpnn/rakcer)