Suara Boikot Kembali Mengemuka, LPM dan Ketua RW Belum Puas Jawaban Pemkot Cirebon

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Suara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan para ketua RW di Kota Cirebon yang mengancam akan memboikot proses perencanaan pembangunan, mulai dari rembug warga hingga Musbangkel kembali mengemuka.

Hal tersebut disebabkan saat dipertemukan dengan eksekutif oleh Komisi I DPRD, Selasa (18/10) kemarin, LPM dan para ketua RW tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan dari eksekutif, yang diwakili Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Pertemuan dan arah pembahasan pun berjalan alot. Karena para ketua LPM dan ketua RW bersikeras menuntut agar yang mereka keluhkan, bisa diperjuangkan dan dikabulkan.

Ketua Forum LPM Kota Cirebon, Ari Setiawan menyampaikan, sampai saat ini LPM belum mendengar adanya respons terhadap tuntutan yang mereka bawa. Maka dari itu, fasilitasi yang diberikan oleh Komisi I menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendengar seperti apa respons yang diberikan eksekutif.

"Hari ini, kami mencari kejelasan dari keluhan LKK. Masih adanya efisiensi dan evaluasi anggaran, khususnya untuk 2023. Hari ini versi BPKPD belum ada keputusan. Tahun 2023 efisiensi atau tidak, tapi kami tarik kesimpulan, efisiensi akan ada. Jadi, kami tetap pada sikap dan pendirian awal," ungkap Ari usai pertemuan.

Jawaban dari eksekutif, lanjut Ari, tidak membuat pihaknya puas. Karena sama sekali tidak menjawab dari tuntutan yang mereka sampaikan.

"Kami tidak puas, karena bahasanya masih diasumsikan, bisa naik atau turun. Tapi kami asumsikan efisiensi tetap ada di tahun 2023. Tinggal nilai sama pergeserannya saja, kami akan mempertahankan sikap boikot," tegasnya.

Setelah tidak mendapatkan jawaban memuaskan, ditambahkan Ari, pihaknya serta para ketua RW akan menunggu sikap dari pemkot dalam merespons tuntutan mereka.

"Kami mematok satu sikap, kami wait n see. Kami ingin tahu apakah suara kami didengar atau tidak," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Syaroni ATD MT mengatakan, kondisi APBD 2023 saat ini masih dalam pembahasan dan masih sangat dimungkinkan terjadi perubahan. Baik pengurangan maupun penambahan.

"Saat ini APBD 2023 masih berproses. Jadi rencana-rencana masih bisa berubah. Kita akan upayakan anggaran untuk pemberdayaan tetap maksimal," kata Syaroni. (sep)