Selain faktor alam karena cuaca, lanjut Irawan, faktor lain yang paling menonjol dan juga harus menjadi pertimbangan adalah persoalan waktu.
Pasalnya, saat ini sudah hampir memasuki pertengahan bulan November. Sehingga, jika hitung-hitungan waktu, untuk lelang cepat butuh waktu sekitar satu minggu. Jika lelang normal minimal butuh waktu sekitar 20 hari. Maka dipastikan pengerjaan secara maksimal hanya ada di bulan Desember.
Irawan pun nampaknya pesimis, jika tiga jenis pekerjaan, yakni perbaikan jalan, trotoar dan drainase secara keseluruhan tetap dilakukan, maka besar kemungkinan akan melebihi akhir tahun.
"Di bawah trotoar itu masalahnya banyak utilitas. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Tapi itu masih kita kaji ya," imbuh dia.
Mantan kepala Dinas Pendidikan ini menyebutkan, kajian yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala faktor dan kemungkinan, secepatnya akan dirampungkan dan akan segera dilaporkan kepada pimpinan.
"Intinya tunggu minggu-minggu ini lah. Kita sampaikan dulu hasil kajian ke pimpinan. Nanti sekaligus yang memutuskan jadi atau tidaknya digelar tahun ini," kata Irawan.
Dia menambahkan, jika pun nanti diputuskan proyek infrastruktur jalan, trotoar dan drainase bernilai fantastis ini ditunda dan tidak jadi digelar tahun ini, maka akan digarap di tahun depan. Dan akan diupayakan pelaksanaannya dilakukan di awal-awal tahun.
"Kalau jadinya tahun depan, waktunya diusahakan di awal-awal. Supaya waktu kerjanya normal dan panjang," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II Kota Cirebon, H Karso menyarankan agar proyek dibatalkan, dan dikerjakan untuk tahun depan.
"Dari kami minta dibatalkan sekalian, kalau sampai saat ini belum ada kejelasan," ungkap H Karso kepada Rakyat Cirebon, Minggu (6/11).
Untuk itu, Komisi II akan menanyakan terkait rencana pekerjaan fisik tersebut dari SKPD yang menjadi leading sector-nya. "Tapi kami akan rapat lagi. Pertengahan November ini harus sudah ada kejelasan," jelasnya.
Diakui H Karso, terkait dengan rencana proyek fisik ini, ia melihat ada dua versi di pihak eksekutif. Satu sisi, walikota selalu meyakinkan bahwa proyek akan tetap dilaksanakan, dan saat ini sedang dikaji teknis pengerjaannya. Agar bisa menyesuaikan dengan sisa waktu yang ada.
Sementara di bawah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), seakan tidak siap dan tidak yakin akan bisa selesai tepat waktu. Terlihat dari sikap DPUTR yang melayangkan surat pembatalan lelang, dan sampai saat ini tak kunjung mengajukan lelang kembali.
"Kita kemarin sebetulnya sudah rapat dengan PU. Tapi saat rapat PU tidak laporan soal itu. Nanti akan kita panggil lagi. Karena ada beda versi. Dari walikota dilanjut, dari dinas dibatalkan. Masih dalam opsional pekerjaan tapi tidak ada kelanjutan sampai saat ini," paparnya.
Untuk menghindari adanya potensi pelanggaran, ditambahkan H Karso, Komisi II bersikap dan meminta agar proyek bernilai fantastis hingga Rp17 miliar tersebut ditunda tahun depan. Karena dari sisi waktu yang ada, tidak akan cukup untuk mengerjakan perbaikan fisik trotoar sampai bongkar drainase.
"Sangat berat dari sisi waktu. Yang kita lihat masih memungkinkan paling pengaspalan saja. Jadi lebih baik dibatalkan, tunggu tahun depan," kata H Karso.