RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang perizinan bangunan, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta serta DPRD Kabupaten Sleman.
Kunjungan ini berlangsung selama empat hari dan bertujuan untuk menggali ilmu serta berbagi pengalaman dalam hal penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka SH, mengungkapkan bahwa kunjungan ini sangat penting dalam rangka mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan di Yogyakarta, khususnya dalam manajemen dan regulasi perizinan bangunan.
"Kami melihat Yogyakarta sebagai salah satu contoh sukses dalam penerapan PBG, dan kami berharap dapat menerapkan beberapa strategi dan solusi yang mereka gunakan di Kabupaten Cirebon," ujar Teguh.
Dalam pertemuan dengan DPUPKP Kota Yogyakarta, rombongan dari Cirebon mempelajari berbagai aspek proses perizinan bangunan, mulai dari prosedur pengajuan hingga pengawasan dan penegakan peraturan.
"Diskusi kami meliputi tantangan teknis dan regulasi yang sering menjadi hambatan dalam proses perizinan. Kami berharap dapat mengadaptasi solusi yang mereka gunakan untuk mengatasi masalah serupa di Cirebon," tambah Teguh.
Selain itu, kunjungan tersebut juga membahas mengenai pelimpahan kewenangan bupati dalam proses perizinan. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon khususnya fokus pada aspek ini, melihat bagaimana pengelolaan dan distribusi kewenangan dapat mempengaruhi efisiensi pelayanan publik.
Dalam waktu yang bersamaan, Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Cirebon mengadakan kunjungan ke DPRD Kulonprogo dan Kota Yogyakarta untuk membahas topik berbeda, seperti penyertaan modal BPR, investasi PDAM, dan optimalisasi pelayanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).
Teguh menekankan bahwa seluruh kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk mempelajari aspek teknis, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon.
"Kami berharap dapat membawa pulang wawasan baru yang akan membantu kami meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan bangunan, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Kesimpulannya, kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Kabupaten Cirebon untuk mengimplementasikan sistem perizinan yang lebih efisien dan efektif, dengan belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Yogyakarta.
"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon," pungkas Teguh. (zen)