CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Walikota Cirebon Terpilih, Effendi Edo SAP MSi menanggapi isu efisiensi anggaran yang mulai mengelinding, bahkan sebelum ia dilantik. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon sedang pemetaan.
Dia mengaku tak risau soal itu. Apalagi, tujuan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk hasil maksimal. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan pelayanan publik.
"Mau nggak mau, kita harus jalankan semuanya. Konsekuensi kita sebagai kepala daerah terpilih tentunya kita harus jalankan sesuai dengan amanat dan aturan dari pemerintah pusat," kata Edo kepada Rakyat Cirebon, kemarin.
Persiapan efisiensi ini menyusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus jalankan dan bisa terima itu. Tentunya, ini juga kan nanti ke depan bekerja sama dengan teman-teman dinas dan juga kabag serta yang lainnya," ungkapnya.
Walikota Cirebon Terpilih, Edo mengaku masih menunggu hasil kajian dari TAPD terkait pemetaan anggaran sebelum efisiensi dilakukan.
Tujuannya, agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan Kota Cirebon saat ini, hingga lima tahun mendatang.
"Program prioritas nanti kita kaji lagi. Mana yang bisa kita jalankan ya kita jalankan. Kalau nggak bisa karena ada refocusing, ya tentunya kita harus bersabar," ujarnya.
Namun dia memastikan, program yang telah dia janjikan pada masyarakat Kota Cirebon saat kampanye tetap dijalankan dengan atau tanpa anggaran.
"Nggak pengaruh ke visi misi. Kita ada uang atau nggak ada uang tetap kita jalankan kerja," jelas dia.
Sementara itu, Ketua TAPD Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman MSi mengatakan, pemetaan awal sebelum diberlakukannya efisiensi ialah sedang dilakukan oleh SKPD di lembaganya masing-masing.
"Maksud pak Pj Walikota instruksi itu untuk memetakan awal, nanti dari peta awal itu konsep dari kami disampaikan ke pak Walikota Terpilih per hari ini. Rapim hari ini sudah direncakan sebelumnya," kata Iing.
Nantinya, masing-masing SKPD menyerahkan hasil pemetaannya ke TAPD. Laporan ini berupa gambaran keuangan versi penyesuaian dengan kebutuhan SKPD dan penyesuaian dengan Inpres 1/2025.
Sebab, kata Iing, jika saklek pada Inpres 1/2025, pihaknya khawatir program kerja yang dianggap pemborosan justru memang penting.
"Khawatir ada kegiatan (di luar, red). Jangan pikir perjalanan dinas itu mubazir atau pemborosan, tapi ya tadi selektif," ujarnya.