RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2026, di ruang sidang paripurna pada Rabu (19/3).
Rapat ini menjadi momen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana DPRD menyampaikan berbagai usulan yang diperoleh dari hasil reses dan aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Minta Pemda Kawal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK
BACA JUGA:Jelang Lebaran, PAN Gelar Bazar Ramadan di Cirebon
Rapat ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, serta jajaran eksekutif, termasuk Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, Wakil Bupati H Agus Kurniawan Budiman, Sekda Hilmy Riva'i, dan kepala SKPD.
Wakil Ketua DPRD, HR Hasan Basori MSi, menjelaskan bahwa Pokir DPRD Tahun 2026 disusun berdasarkan masukan dari masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja.
BACA JUGA:Pemkab Cirebon Dikecam Warganet Gara-gara Belanjakan Rp 102 Juta untuk Kartu Ucapan Idul Fitri
Menurutnya, dokumen ini menjadi kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah dan diharapkan dapat mendorong keselarasan antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
"Pokir ini menjadi bahan utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memastikan visi jangka panjang dalam RPJMD tercapai," ujar Hasan.
BACA JUGA:Sejumlah Nama Sudah Mendaftar Jadi Kandidat Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon
Ada beberapa sektor prioritas dalam Pokir 2026, seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Penyampaian Pokir ini juga menjadi langkah penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg memberikan apresiasi atas peran DPRD dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
BACA JUGA:Tergerus Banjir, TPT di Desa Batembat Jebol, Perlu Penanganan Segera
"Pemerintah daerah akan mempertimbangkan masukan dari DPRD dalam kebijakan pembangunan, agar program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya. (zen)