
CIREBON – Pada tahun 2024 lalu, pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mencapai angka 673,9 juta kunjungan layanan kesehatan. Jika dirata-ratakan, perhari, maka ada 1,8 juta masyarakat yang berobat menggunakan layanan JKN di seluruh Indonesia.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat melaporkan capaian kinerja dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07). Sampai akhir 2024, jumlah kepesertaan program JKN juga telah mencapai 278,1 juta peserta, atau 98,45 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dimana cakupan kepesertaan ini menyebar di seluruh penjuru, dan didukung sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang sudah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). BACA JUGA:Pertama di Cirebon! Perebutan Sabuk Juara Warnai Event Knox Out Fight Promotion The New Phase "Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah menghadirkan layanan satu atap melalui Mall Pelayanan Publik di 227 titik,” ungkap Ghufron. Dilaporkan Ghufron, sejak dimulai pada 1 Januari 2014 lalu, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Jumlah ini meningkat 28 persen, dari yang semula hanya 18.437 FKTP saja. Sedangkan untuk fasilitas rumah sakit, sampai saat ini BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 3.162 rumah sakit, meningkat 88 persen dari semula hanya 1.681 rumah sakit saja. BACA JUGA:Diduga Ada Calo di Balik Rekrutmen Kerja Untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), dijelaskan Ghufron, pihaknya menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu di wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah. Pelayanan digital dan non tatap muka di semua kanal yang ada terus dioptimalkan. Bahkan, di tahun 2024, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi layanan melalui BPJS Kesehatan Online yang bisa dimanfaatkan peserta melalui layanan video conference lewat Aplikasi Zoom. “Kami terus meningkatkan kemudahan akses layanan melalui berbagai inovasi digital di fasilitas kesehatan. Peserta dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan,” tutur Ghufron. BACA JUGA:Sekda Dikosongkan, Posisi Hilmy Bakal Digantikan Dari sisi pengelolaan keuangan, hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian, untuk yang ke-11 kali berturut-turut sejak era BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berhasil menjaga kesehatan DJS dengan aset bersih mencapai 49,52 triliun pada 2024. Angka ini masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan. Hasil investasinya juga memuaskan, mencapai angka 5.395,6 miliar, melebihi target yang ditetapkan. BACA JUGA:Belasan Pejabat Eselon II Pemkab Cirebon Bakal Dirotasi, Ini Daftar Nama yang Dikabarkan Pindah Posisi "Kami menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik,” tegas Ghufron. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menambahkan, capaian kinerja BPJS Kesehatan tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas. Program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan. BACA JUGA:Konsisten Hadirkan Layanan Terbaik, Wealth Management BRI Raih Penghargaan Global Private Banker Berkat program JKN, seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di wilayah pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. “Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia,” tambah Kadir. (sep)