BACA JUGA:Komisi III Pantau Dapur MBG
Pemkot didorong melakukan proses seleksi secara transparan, karena transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah.
"Pengisian jabatan direktur, direksi, maupun dewan pengawas harus dilakukan dengan serius. Jangan hanya sekadar mengisi kekosongan, tetapi harus dipastikan orang yang duduk di sana benar-benar profesional dan sesuai dengan bidangnya, jangan berdasarkan hutang budi politik," kata Anton.
Anton berharap, pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan ini.
"Harapan saya, Pemda segera bergerak, mengisi pos-pos yang kosong di BUMD, bisa benar-benar selektif. Jangan ada kepentingan lain yang mengorbankan profesionalitas. Kalau dikelola dengan baik, Perumda kita bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah," imbuh Anton. (sep)