CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID –
Ketua Dewan Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH menerima banyak masukan. Mulai dari pengembangan sektor pariwisata, pembenahan pengelolaan sampah, dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS.
Masukan tersebut, diterima Ketua Dewan saat menggelar reses di Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng. Sebagai representasi masyarakat, Ketua DPRD berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan.
Melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat. Kata Sophi, reses ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi sarana untuk mendengar langsung suara rakyat.
"Setiap masukan yang disampaikan akan kami bawa ke forum pembahasan kebijakan daerah,” tegasnya.
Terkait potensi pariwisata desa, Ketua DPRD menyambut baik gagasan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kubangdeleg yang telah menyusun konsep pengembangan Desa Wisata dan akan meluncurkan taman sekaligus angkringan budaya dan agrowisata pada 14 November 2025 mendatang.
“Saya minta Pokdarwis menjadwalkan presentasi lanjutan mengenai konsep pengembangan pariwisata ini. Langkah ini penting agar kami memahami secara menyeluruh dan dapat mendorong dukungan lintas sektor,” ujar Sophi.
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas pembangunan desa, terlebih Desa Kubangdeleg telah menerima Surat Keputusan (SK) Desa Wisata dari Pemerintah Daerah.
Menanggapi aspirasi warga soal pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang belum optimal, Ketua DPRD menegaskan bahwa konsep TPAS sejatinya bukan sebagai tempat pembuangan, melainkan pemrosesan sampah.
“Sejak awal, TPAS dirancang bukan untuk membuang, tetapi memroses sampah. Maka dari itu, pembenahan manajemen dan teknologi pengelolaannya menjadi sangat penting,” kata Sophi.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Pemkab Cirebon, provinsi hingga pemerintah pusat untuk mempercepat modernisasi sistem pengelolaan sampah, demi mengurangi dampak lingkungan yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam sesi dialog, masyarakat juga menyinggung sulitnya akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS, terutama karena Kabupaten Cirebon belum mendapat status Universal Health Coverage (UHC).
Ketua DPRD mengakui hal tersebut menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Sebagai solusi, DPRD mengusulkan pengalokasian anggaran Rp19 miliar dalam KUA-PPAS Tahun 2026 untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Jamkesda akan menjadi solusi sementara agar masyarakat tetap mendapatkan layanan gratis di dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun,” jelas Sophi.
Ia juga menyinggung perjanjian kerja sama (MoU) antara Desa Kubangdeleg dengan 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis sebagai bentuk kompensasi keberadaan TPAS.
“Kami akan menindaklanjuti perjanjian ini dengan dinas-dinas terkait agar benar-benar diimplementasikan, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.
Tokoh pemuda desa, Didi Riyan Suyadi memaparkan, Pokdarwis Kubangdeleg telah menyusun Detail Engineering Design (DED) Desa Wisata dan menjalin komunikasi aktif dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
“Kami berharap dukungan dari DPRD agar pengembangan pariwisata desa bisa berjalan maksimal dan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Asep menyoroti masih belum optimalnya pengelolaan TPAS, yang menurutnya sering memicu gangguan bau dan pencemaran lingkungan.
Hal senada disampaikan Sutardi, tokoh pemuda yang menyoroti ketimpangan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak langsung oleh keberadaan TPAS. (zen)