RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Dua tahun kepemimpinan Imron-H Agus Kurniawan Budiman atau pasangan Beriman. Banyak janji politik yang belum dituntaskan saat kampanye.
Relawan Cirebon Beriman (RCB) mengingatkan agar janji politik yang disampaikan saat Pilkada tidak berhenti sebagai dokumen visi dan misi.
RCB menegaskan tetap mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Cirebon. Relawan yang sebelumnya berada di barisan pendukung pasangan Beriman, meminta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tetap dijaga hingga akhir masa jabatan.
Koordinator RCB, Sudiono MH mengatakan, kemenangan dalam Pilkada merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejatinya, kemenangan tersebut bukan kemenangan pasangan Beriman. Namun kemenangan masyarakat.
"Kami yang sejak awal berjuang di lapangan merasa bertanggung jawab untuk memastikan janji-janji politik tidak berhenti di kertas visi-misi, tetapi diwujudkan dalam kebijakan publik,” kata Sudiono dalam keterangan resminya, Rabu (16/9).
Menurut dia, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dalam pengelolaan APBD.
RCB mendorong keterbukaan informasi anggaran agar masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi penggunaan uang daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) juga menjadi perhatian. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Pelayanan publik juga harus terus didorong agar semakin inovatif, efisien dan berkualitas, termasuk sampai di tingkat desa,” ujarnya.
BACA JUGA:Kemenag Bantu 23 Pasangan Peroleh Buku Nikah
RCB juga mengingatkan agar indikator kinerja utama dalam visi dan misi kepala daerah tetap menjadi acuan program hingga akhir masa jabatan.
Pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi kerakyatan disebut sebagai sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kami akan berdiri sebagai mitra kritis. Kami mendukung penuh setiap kebijakan yang pro-rakyat dan memberikan masukan konstruktif jika ada kebijakan yang keluar dari jalur,” kata Sudiono.
Sorotan lain diarahkan pada proses seleksi calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cirebon yang tengah menjadi perhatian.
Sudiono meminta proses tersebut berjalan terbuka dan mengedepankan profesionalitas. Ia juga meminta Bupati berani menyampaikan hasil seleksi kepada publik secara transparan.