RAKYATCIREBON.ID - Pimpinan DPRD mengundang DPC Gerindra Kota Cirebon, Jumat (17/9). Undangan rapat tertutup itu, untuk menindaklanjuti SK DPP Partai Gerindra tentang pergantian ketua DPRD yang turun ke Kota Cirebon.
Dalam rapat itu, pimpinan DPRD sebagai lembaga legislatif mendengarkan penjelasan, sekaligus menyamakan persepsi dengan pihak partai mengenai turunnya SK yang menghebohkan tersebut.
Diwawancarai usai pertemuan tertutup kemarin, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, H Eman Sulaeman mengakui, pihaknya diundang oleh pimpinan DPRD untuk memberikan keterangan mengenai SK yang sudah sampai di DPRD dan sedang ditindaklanjuti.
\"Kita diundang oleh pimpinan DPRD untuk menanyakan perihal keabsahan SK. Kita menghargai mekanisme di DPRD yang tahapannya jelas dalam memproses surat tersebut. Ini bentuk kehati-hatian DPRD dalam memproses surat,\" ungkap H Eman.
Dalam rapat kemarin, lanjut H Eman, ada beberapa hal yang ditanyakan pimpinan DPRD kepada DPC. Dan semua tidak keluar dari membahas SK pergantian Ketua DPRD dari DPP Partai Gerindra.
\"Kita hargai upaya di DPRD. Dan tadi kita rekomendasikan untuk konsul ke DPD dan DPP. Karena surat ini (SK pergantian ketua DPRD, red) adalah produk pusat,\" jelas H Eman.
Mengenai turunnya SK sendiri, sejak diambil langsung oleh Ruri Tri Lesmana serta Tommy Sofiana, dijelaskan H Eman, pihak DPC sama sekali tidak mengetahuinya alias dilewat. Termasuk tidak dikontak DPP mengenai turunnya SK tersebut.
\"Saya tidak pernah dikontak DPP. Hanya ada perintah saja, tolong dibantu prosesnya di daerah. Selebihnya, saya tidak bisa cerita panjang lebar di sini. Dan saat SK turun secara resmi, DPC juga tidak tahu,\" tandasnya.
AGENDAKAN KE DPD DAN DPP GERINDRA
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menuturkan, ada beberapa kesepakatan yang menjadi hasil pertemuan. Dan pada dasarnya, lembaga DPRD akan berhati-hati dalam memproses surat yang masuk. Dalam hal ini SK pergantian ketua DPRD yang dikirimkan DPP Partai Gerindra.
Beberapa poin yang menjadi kesepakatan rapat kemarin, lanjut Andru, pertama bahwa sebagai bentuk kehati-hatian, sudah diagendakan pimpinan DPRD beserta sekretaris DPRD akan berkoordinasi ke struktural Partai Gerindra, mulai ke DPD sampai DPP.
\"Kesepakatannya, kita akan konsultasi ke DPD dan DPP Partai Gerindra. Kita akan bertanya terkait keabsahan surat yang turun. Hanya pimpinan dan sekwan saja. Surat yang asli sudah saya lihat,\" ungkap Andru.
Kunjungan yang dimaksud untuk konsultasi, lanjut Andru, nampaknya akan dilakukan secara marathon. Konsultasi ke DPD Partai Gerindra Jawa Barat akan dilakukan pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober 2021.
Tak berselang lama, tanggal 4 sampai 6 Oktober, tim dari DPRD yang berisi pimpinan dan sekretaris DPRD akan bertandang ke DPP Partai Gerindra.
\"Kalau menurut DPD nanti sudah betul, kita tindak lanjuti tanggal 4, 5, 6 ke DPP Gerindra terkait keabsahan dokumen. Sekali lagi, kita perlu klarifikasi untuk kehati-hatian,\" lanjut Andru.