RAKYATCIREBON.ID - Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Kabupaten Cirebon masih menjadi pembahasan semua pihak. Pilihan yang selama ini diperbincangkan adalah tetap dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya.
Meskipun sudah diperbolehkan, bagi daerah yang statusnya berada di zona hijau dan kuning. Pasalnya, sarana prasarananya belum sepenuhnya dipenuhi pihak sekolah. Banyak temuan, sekolah di zona hijau belum melengkapi persyaratan.
Sebut saja, misalnya hasil inspeksi mendadak (Sidak) komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Ditemukan beberapa sekolah belum memiliki sarana prasarana pencegahan penyebaran Covid-19.
\"Masih banyak sekolah yang kita temukan tidak memenuhi syarat. Ada yang masker saja untuk anak tidak ada. Ada yang belum memiliki westafelnya juga. Itu di zona hijau,\" ujar anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH kepada Rakyat Cirebon, Kamis (27/8).
Politisi Partai Golkar itupun menyoroti soal kriteria ketika diberlakukan KBM tatap muka yang mengharuskan adanya keterlibatan pihak orang tua. Melalui surat pernyataan yang harus dibuat, dinilai kurang tepat. Karena, citra yang ditimbulkan adalah negara cuci tangan, tidak mau bertanggungjawab. Padahal, kondisinya dialami oleh seluruh warga negara.
Mestinya, kata dia, negara hadir dengan memberikan solusi dan kenyamanan. \"Kesannya negara cuci tangan. Seolah lepas tangan, lepas tanggungjawab,\" kata Siska.
Ketika akan diberlakukan (KBM tatap muka, red) pihaknya meminta pemerintah mencabut aturan keterlibatan pihak orang tua, yang harus menuangkan surat pernyataan. \"Kami minta itu dicabut,\" tegasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan dinas terkait, memberikan kebijakan yang solutif. Tidak melepas tanggungjawab. \"Pemerintah harus tegas. Hadir dan memayungi warganya,\" katanya.
Sekolah yang belum memiliki sarana prasarananya, diberikan kemudahan untuk menganggarkan. Karena, aturannya sudah memberikan keluasan. Sekolah memiliki sumber anggaran, melalui Dana BOS. Kenapa tidak dianggarkan untuk suksesi KBM dimasa pandemi.
Saat ini, pembelajaran via during sudah banyak mendapat keluhan karena warga merasa terbebani baik oleh pengeluaran biaya kuota maupun kepemilikan smartphone. Perlu ketegasan dan aturannya yang jelas.
\"Untuk membiayai semua, jelas dana bos tidak akan cukup. Pilih lah yang tidak mampu saja. Tidak harus semua. Kecuali kalau Pemkab sudah kerjasama dengan Telkom. Atau dipasang Wifi ditiap desa,\" tuturnya.
Selain itu, teknis pembelajarannya bisa diatur sedemikian rupa. Manakala Disdik telah mengatur dengan memberlakukan kebijakan by season atau mengkhususkan KBM tatap muka khusus untuk pelajaran eksak, bisa dipertimbangkan.
\"Silakan. Itu teknis dilapangan. Usulnya, pelajaran olahraga jangan dihilangkan. Untuk melatih siswa menjaga daya tahan tubuh. Jangan terlalu banyak di kelas juga,\" tuturnya.
Sebelumnya, ada kekhawatiran dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon ketika Pemkab memberlakukan KBM tatap muka. Pasalnya, sudah ditemukan adanya pelajar terpapar Covid-19. Makanya, diimbau, KBM tatap muka ditunda terlebih dulu.
Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Drs H Asdullah Anwar MM. Disdik tidak mau disalahkan. Ketika KBM dilaksanakan, menjadi titik lokus baru penyebaran Covid-19. Makanya, ada upaya, dilakukan verifikasi untuk sekolah-sekolah. Hasilnya, baru akan diumumkan hari ini, Jumat (28/8).