Warga Desa Cipanas Pertanyakan Transparansi Dana Desa, Pemerintah Siap Buka-Bukaan

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Puluhan warga Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, menggelar audiensi dengan Pemerintah Desa setempat, Kamis (6/11).

Pertemuan tersebut digelar untuk meminta kejelasan dan transparansi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2019 hingga 2025 yang dinilai banyak kejanggalan.

BACA JUGA:LPM UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Gelar FGD Penguatan Kapasitas Gugus Mutu dan Kendali Mutu

Koordinator Warga, Rasja menyampaikan audiensi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Ia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka penggunaan anggaran yang bersumber dari negara tersebut.

“Sebagai masyarakat, kami berhak tahu bagaimana Dana Desa digunakan. Kami melihat ada beberapa kegiatan yang janggal dan anggarannya terasa tidak masuk akal. Karena itu, kami meminta penjelasan langsung dari pemerintah desa,” katanya.

Namun, ia mengaku kecewa karena pihak pemerintah desa belum bisa memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan-pertanyaan warga. Menurutnya, pemerintah desa beralasan membutuhkan waktu untuk menyiapkan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan.

“Kami sudah menyerahkan daftar pertanyaan secara resmi. Karena jumlahnya cukup banyak, mereka berjanji akan menjawab secara tertulis. Kami akan kembali ke desa setelah jawaban tersebut siap,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cipanas, Maman Sudirman, menyambut baik kegiatan audiensi tersebut. Menurutnya, langkah warga itu merupakan bentuk kepedulian dan pengawasan yang positif terhadap kinerja pemerintah desa.

“Kami sangat mengapresiasi audiensi ini. Kritik dan masukan dari masyarakat sangat penting agar pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan lebih baik ke depannya,” katanya.

Terkait tuntutan transparansi anggaran, Maman menegaskan bahwa pihaknya siap membuka data penggunaan Dana Desa secara terbuka. Ia menjelaskan, besaran anggaran dalam satu kegiatan sering kali mencakup beberapa subkegiatan yang saling berkaitan sehingga terlihat besar secara global.

“Setiap kegiatan memiliki rincian yang jelas. Kami juga berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja perangkat desa, termasuk dengan sistem absensi sidik jari untuk memastikan kedisiplinan,” katanya.

BACA JUGA:Peredaran Rokok Ilegal Kian Marak, Pemkab Majalengka Gelar Operasi Gabungan

Maman menambahkan, hasil dari audiensi akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan bersama perwakilan masyarakat untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang diajukan.

“Audiensi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah desa, melainkan kritik yang membangun. Dengan masukan masyarakat, kami berharap penyelenggaraan pemerintahan desa bisa semakin transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (zen)

Sumber: