Interupsi Sarifudin di Paripurna Ditolak Pimpinan Sidang, Komisi III Tetap Desak Pemkot Cairkan BTT

Interupsi Sarifudin di Paripurna Ditolak Pimpinan Sidang, Komisi III Tetap Desak Pemkot Cairkan BTT

Wakil Ketua Komisi III, Sarifudin sempat bersitegang dengan Ketua DPRD karena interupsi nya ditolak saat Paripurna, Kamis (27/11). FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/ RAKYAT CIREBON--

​"Intinya, Komisi III mendorong BTT bisa dicairkan karena di lapangan warga itu sudah sangat menderita terkait dengan kondisi rumahnya yang ambruk dan sebagainya. Dan ini banyak, hampir menyebar di seluruh wilayah," tegas Yusuf.

BACA JUGA:Mahasiswa Fasya UIN Siber Cirebon Raih Juara 3 Kejurkot Cirebon 2025

Yang menjadi aneh, dijelaskan Yusuf, untuk tahap pertama, proposal rumah ambruk yang masuk ke Dinas Sosial sudah dilaksanakan bersumber dari BTT, namun menjelang akhir tahun ini, tahap dua dan tiga ini tak kunjung direspon dan dicairkan. 

​"Tahap satu sudah cair, masalahnya itu. Dua tiganya belum, kenapa??. Padahal data penerima bantuan masih tersisa banyak, lebih dari 100 unit yang sudah terdata dan masuk ke Dinas Sosial," ujar Yusuf. 

Yusuf menduga, penundaan pencairan BTT ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terkait klausul pencairan dana BTT antara Walikota dengan Komisi III. 

BACA JUGA:Pelatihan AI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Resmi Ditutup: 108 Peserta Hasilkan Proyek Aplikasi dan Agen AI

Walikota diduga menganggap bahwa BTT hanya diperuntukkan untuk bencana, padahal ada klausul lain yang memungkinkan program BTT untuk rumah ambruk ini tetap dicairkan, apalagi kondisi rumah warga yang benar-benar rusak dan roboh.

​"Pemahaman Pak Wali berbeda dengan pemahaman kami di Komisi III, pemahaman dengan Inspektorat dan dinas terkait. Padahal klausulnya sudah jelas. Ini sudah berlaku di periode-periode sebelumnya. Dan tidak ada masalah," jelas Yusuf.

​Ditambahkan Yusuf, Komisi III mendesak Walikota segera berkoordinasi dengan dinas terkait, karena di lapangan para anggota dewan banyak menerima laporan langsung dari konstituen yang rumahnya benar-benar roboh dan menunggu bantuan. 

BACA JUGA:Benchmarking UIN Gusdur Pekalongan ke UIN Siber Cirebon: Kolaborasi UIN-PTKIN Menguat Lewat Podcast Bersama

​"Kalau memang Pak Wali ragu, silakan validasi, panggil Dinsos untuk validasi, klarifikasi terkait dengan data itu. Bukan berarti kemudian yang rumahnya ambruk tidak bisa dibantu, ini jelas ada fotonya, ada videonya," kata Yusuf. (sep) 

Sumber: