Cegah Hoaks, Kesbangpol Jabar Kumpulkan 300 Pemuda Kuningan

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, KUNINGAN - Upaya memperkuat ketahanan masyarakat dari gempuran disinformasi terus digencarkan. Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menggelar Sosialisasi Literasi Digital dan Anti Hoaks bertajuk “Ngabedakeun Kaler jeung Kidul” di Gedung Sanggariang, Sabtu (21/2/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 300 pemuda lintas komunitas dan menghadirkan empat narasumber dari unsur akademisi, pemerintah, dan penegak hukum.

Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Kesbangpol Jabar, H. Khoirul Naim, menegaskan bahwa literasi digital menjadi instrumen pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial. 

“Pencegahan disinformasi adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah, mulai dari meredam konflik sosial, radikalisme, hingga kekerasan,” ujarnya. 

Roadshow di Kuningan, lanjutnya, difokuskan pada isu hoaks yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik agar masyarakat memperoleh konteks yang utuh.

Empat materi utama disajikan dari sudut pandang yang saling melengkapi. Dari ranah akademik, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan memaparkan peta disinformasi kebijakan daerah, mengulas pola sebaran, kanal, dan motif yang kerap dimanfaatkan penyebar hoaks.

Perspektif jurnalisme dan keterbukaan informasi dibawakan Prof. Dadang Rahmat Hidayat dari Universitas Padjadjaran, yang menekankan transparansi data sebagai “vaksin” paling efektif melawan disinformasi.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra menguraikan strategi penangkalan hoaks yang diterapkan di Kuningan. Tiga pilar menjadi fondasi: monitoring informasi untuk membaca opini publik dan tren negatif di media sosial; klarifikasi cepat melalui narasi kontra-hoaks yang profesional dan persuasif; serta manajemen krisis dengan pembentukan tim tanggap krisis guna memulihkan kepercayaan publik secara terstruktur.

Penguatan praktik cek fakta disampaikan AKP Sunandar Permana Sidik dari Polda Jawa Barat. Peserta diajak berlatih verifikasi isu kebijakan, mulai dari pengecekan sumber, pembacaan konteks data, hingga penyusunan counter-narrative yang bertanggung jawab. “Di ruang digital, kecepatan harus diimbangi ketelitian. Salah klik bisa berdampak panjang,” tegasnya.

Nana Suhendra menambahkan, era digital memang memudahkan akses informasi, namun juga membuka celah penyebaran kabar keliru. Karena itu, Pemkab Kuningan telah menyiapkan SOP pelayanan aduan hoaks dari penerimaan laporan, klarifikasi, pengolahan data, hingga publikasi hasil verifikasi melalui kanal resmi seperti Kuningan Saber Hoaks. Tim Tanggap Krisis juga dibentuk untuk menjaga transparansi dan konsistensi pesan publik.

Sebagai penguat pesan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ika Siti Rahmatika yang hadir secara virtual mengajak masyarakat membiasakan sikap kritis. Ia menekankan empat langkah sederhana sebelum membagikan informasi, baca tuntas, cek sumber, waspadai judul sensasional, dan lakukan klarifikasi bila ragu. “Sederhana, tetapi dampaknya besar,” ujarnya.

Dengan moderator Sekretaris Badan Kesbangpol Kuningan, MH. Khadafi Mufti, diskusi berlangsung dinamis dan aplikatif. Peserta juga menelaah contoh kasus hoaks yang telah diklarifikasi pemerintah daerah hingga Januari 2026, sekaligus dikenalkan kanal pengaduan publik untuk melaporkan dugaan disinformasi.

Kegiatan ini menegaskan satu pesan penting: ruang digital adalah ruang bersama yang perlu dijaga. Ketika pemuda dibekali literasi, hoaks kehilangan daya rusaknya dan kepercayaan publik dapat terus dirawat. (Bubud Sihabudin)

Sumber: