Polemik Tunjangan DPRD, Uha : Tunjangan Tanpa Perbup Berisiko Hukum
Kritisi Tunjangan DPRD, Ketua LSM Frontal Uha Juhana buka suara.--(Rakyat Cirebon)
“Perbup itu bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi payung hukum yang memastikan kebijakan penggunaan anggaran daerah sah dan akuntabel,” pungkasnya.
Di tengah sorotan publik yang terus menguat, polemik tunjangan DPRD Kuningan kini bukan lagi sekadar perdebatan administratif. Isu tersebut berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum apabila dasar regulasi yang dipersoalkan tidak segera diperjelas. (Bud-mg)
Sumber:
- Share:
