Petani Kesulitan Dapatkan Pupuk

 

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Para petani terus mengeluh. Merasa ditinggalkan, tak ada kebijakan pemerintah yang berpihak. Mereka merasa tersudutkan. Padahal, eksistensi para petani sangat ditunggu. Hasil produktifitasnya terus dituntut, agar naik disetiap tahunnya. Demi memenuhi kebutuhan sektor pangan.

 

Sementara, dari segi kebijakan, masih banyak yang belum dirasakan. Hal itu, mereka tumpahkan kepada wakil rakyat di Kabupaten Cirebon. Salah satunya, disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE ketika menggelar reses ditahun ketiga masa sidang 2022/2023 ini.

 

“Banyak dari kalangan petani, yang mengeluh kepada kami, terkait sulitnya memperoleh pupuk,” kata Rudiana kepada Rakyat Cirebon, Jumat (10/6).

 

Hal itu, menjadi kendala dikalangan para petani. Para petani meminta, kata Rudi--sapaan akrabnya, agar ada kebijakan pemerintah terkait kemudahan memperoleh akses mendapatkan pupuk.

 

“Kemarahan mereka, disampaikan disaat reses. Tapi kita tampung. Meskipun itu kewenangannya pusat. Itu kan domain pusat. Kita didaerah hanya bisa menampungnya saja,” katanya.

 

Memang, persoalan itu, terjadi karena adanya pengurangan kuota subsidi pupuk. Dampaknya, banyak dikalangan para petani yang tidak kebagian jatah. Letak persoalannya, terjadi lantaran para petani tidak melakukan registrasi ulang.

 

“Harusnya kan para petani itu, selalu registrasi ulang. Nah ditahun ini, mereka tidak lakukan itu. Banyak jumlahnya. Hasilnya ya, mereka tidak terdaftar dan jadilah adanya pengurangan kuota,” katanya.

 

Politisi PDI Perjuangan itu tidak menyalahkan. Hal itu, bisa terjadi lantaran para petani tidak memahami mekanisme tersebut. Sementara ketika berkaca ke daerah, bukan domainnya. Makanya, saran Rudi, harus ada langkah nyata, para petani pro aktif dengan program yang telah digulirkan pemerintah.

 

Ketika para petani kesulitan memperoleh pupuk, harga jual gabahnya malah ambruk. Jelas saja, kemarahan para petani pun menumpuk.

 

“Mereka kebingungan. Harus bagaimana. Sudah pupuk sulit, eh harga gabahnya malah ancur,” katanya.

 

Selain itu, penyaluran sembako yang tidak tepat sasaran pun menjadi keluhan yang banyak disampaikan para konstituennya. Pun juga terkait dengan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang biasanya masih bisa diakses. Namun ditahun ini, tidak bisa.

 

“Untuk persoalan ini, sebenarnya kita sudah UHC. Harusnya bisa langsung aktif ketika ada pengajuan. Kalaupun soal bantuan yang tidak tepat sasaran, nanti perlu di kroscek lagi ke dinas terkait,” katanya.

 

Rudi menegaskan, selama reses, disamping menampung aspirasi, ia juga sekaligus mensosialisasikan bahwa status Kabupaten Cirebon sudah UHC. Manakala ada persoalan terkait kepesertaan BPJS bisa cepat ditangani. Tidak mesti harus menunggu, sampai 14 hari kerja.

 

Menurut Rudi, semua keluhan-keluhan yang bersarang padanya, semua tercatat. Rapih. Hasilnya pun akan dibicarakan di internal DPRD, untuk bisa ditindaklanjuti. (zen)

Sumber: