Dian Novitasari Resmi Kantongi SK Ketua DPC Demokrat Kota Cirebon

Dian Novitasari Resmi Kantongi SK Ketua DPC Demokrat Kota Cirebon

SAH. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon terpilih, Dian Novitasari menerima SK kepengurusan yang diserahkan DPP, melalui DPD Partai Demokrat Jawa Barat. FOTO: IST FOR RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - DPP Partai Demokrat telah menerbitkan SK untuk Dian Novitasari sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon.

SK DPP Partai Demokrat untuk kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Cirebon periode 2022-2027 terbit dengan nomor: 440/ SK/ DPP.PD/ DPC/ VII/ 2022 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Cirebon tertanggal 25 Juli 2022.

Di dalamnya tercantum juga beberapa nama pengurus utama di kabinet DPC Partai Demokrat Kota Cirebon. Mulai dari wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, direktur eksekutif cabang, kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK).

Dalam lampiran SK tersebut, sebagai pengurus utama, tercantum nama Herry Gushery sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, dan Rd Endah Arisyanasakanti sebagai bendahara DPC.

SK kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Cirebon diserahkan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Timo kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton S Suratto. Untuk selanjutnya, Anton menyerahkan langsung SK DPP kepada Dian Novitasari, di Auditorium Yudhoyono.

Penyerahan tersebut juga disaksikan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, M Handarujati Kalamullah.

"Alhamdulillah SK dari DPP Partai Demokrat sudah saya terima. Kami sangat berterima kasih kepada DPP dan DPD," ungkap Novi singkat.

Setelah mendapatkan SK kepengurusan dari DPP, legal dan sah sudah formasi pengurus DPC. Pihaknya akan bergegas menyusun kepengurusan lainnya untuk melengkapi komposisi hingga ke tingkat anak ranting.

Sementara mengenai pelantikan, Novi mengaku, sampai sejauh ini pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari DPP dan DPD.

"Kita harus bergegas cepat menyusun dan melengkapi kepengurusan hingga tingkat bawah. Kalau untuk pelantikan, kita menunggu arahan dari DPP dan DPD," kata Novi. (sep)

Sumber: