Wabup Ayu Ingin Kandidat Sekda Harus Piawai Komunikasi Keluar

Wabup Ayu Ingin Kandidat Sekda Harus Piawai Komunikasi Keluar

WARNING. Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi mewanti-wanti panitia seleksi untuk objektif, dalam melihat rekam jejak calon sekretaris daerah (Sekda). FOTO: YOGA YUDISTHIRA/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Kandidat sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon menjadi isu paling hits di kepemimpinan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg saat ini. Sehingga, Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi mewanti-wanti panitia seleksi untuk objektif, tanpa adanya intervensi kepentingan.

Menurut Ayu, sapaan akrabnya, posisi sekretaris daerah sangat vital dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, dirinya berharap ada hasil yang baik pada seleksi terbuka ini.

"Jabatan sekda kan sangat penting. Sehingga tidak boleh asal dalam menentukan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/8).

Bagi Ayu, selain kompetensi bidang, rekam jejak harus menjadi penilaian dari setiap peserta. Karena rekam jejak ini, bisa menjadi gambaran umum bagaimana kinerja para peserta.

"Rekam jejak ini kan memuat pendidikan, lama bekerja, penempatannya saat berdinas di mana saja, dan bagaimana kinerja para peserta saat menempati suatu jabatan. Dengan demikian, penilaian rekam jejak ini harus independen sesuai kondisi para peserta," tambahnya.

Pernyataan Ayu ini didasarkan pada beban kerja yang nantinya akan diemban oleh seorang sekda. Selain paham wilayah dan internal pemerintahan, Ayu juga menilai seorang sekda harus piawai dalam komunikasi keluar.

"Pemerintahan ini kan dibayangi oleh permasalahan penyerapan anggaran, ancaman defisit anggaran, komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, dan permasalahan lainnya. Itu semua harus dihadapi sekda terpilih. Bagaimana persoalan akan selesai, jika nantinya sekda yang terpilih tidak cakap. Maka dari itu, saya juga minta tim pansel tidak main-main. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat di Kabupaten Cirebon," tegasnya.

Mengenai peserta yang dijagokan olehnya, Ayu enggan membahas. Dirinya juga sangat menyayangkan adanya isu putra mahkota yang bergulir sebelum tahapan seleksi terbuka dimulai.

"Jangan sampai, seleksi terbuka ini sudah by design untuk meloloskan satu calon. Kalau boleh jujur, secara kuantitas peserta saya kecewa karena seharusnya lebih banyak yang mendaftar. Tetapi, jika memang tetap berjalan, tim pansel harus bisa membuktikan bahwa isu adanya putra mahkota dalam seleksi terbuka ini tidak benar. Reputasi pansel juga dipertaruhkan karena tentu masyarakat ikut mengawasi," paparnya.

Di akhir, Ayu berharap sekda terpilih bisa membawa kebaikan bagi Kabupaten Cirebon. Terlebih, dirinya menyoroti tugas seorang sekda juga harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dalam membantu kepala daerah.

"Sekda kan jabatan tertinggi dari ASN. Sehingga harus mampu merangkul semua pegawai dan pasti harus dapat membantu kepala daerah dalam menjalankan program yang sudah tertuang pada visi misi," tutupnya.

Sementara itu, saat ini peserta seleksi terbuka menunggu tahapan wawancara. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Yadi Supriyadi mengatakan wawancara akan dilakukan secara tatap muka.

"Kalau menurut jadwal, pelaksanaan wawancara dilaksanakan pada 9 dan 10 Agustus. Untuk tempat sendiri, kita masih menunggu arahan dari pansel. Karena kan akan tatap muka," ujarnya.

Mengenai pengumuman hasil seleksi kompetensi, Yadi menyebut sesuai arahan KASN, akan dilakukan beserta nilai masing-masing tahapan. "Selama ini belum ada perubahan aturan dan memang sesuai arahan KASN juga (pengumuman) dengan nilai," singkatnya.

Sebelumnya, Ketua Korpri Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SH Cn menyayangkan sepinya pendaftar Sekretaris Daerah (Sekda). Hanya ada empat pendaftar saja. Mayoritas dari kalangan senior ASN tidak menggunakan haknya. Padahal, sekda itu puncak karir.

 

Kendati demikian, pendaftar sudah ditetapkan, hanya ada empat. Artinya, harus konsekuen. Karena nanti panitia seleksi (Pansel) hanya akan memilih tiga nama dari keempatnya itu.

"Setelah muncul 3 nama, nantinya akan dipilih oleh bupati. Mana yang cocok dari ketiganya. Sudah selesailah dinamikanya. Cuma satu sih yang tidak diloloskan,” katanya, Selasa (2/8).

Jadinya, lanjut Iis, penilaian obyektivitasnya, hanya untuk menentukan tiga nama dari total 4 peserta. Setelah itu, baru penilaian subjektif dari bupati. Sementara selama ini nama Hilmy Riva’i yang santer diperbincangkan sebagai pemegang restu dari bupati.

“Itu bisa saja jadi kenyataan. Saya sebagai senior yang sudah 35 tahun mengabdi dan sebentar lagi pensiun berharap mudah-mudahan dengan terpilihnya sekda yang baru, misalkan itu benar diberikan untuk Hilmy, ya harus didukung semua pihak,” ajaknya.

Faktanya, hanya empat nama itulah yang mendaftar. Jadi, jangan sampai ada yang menggerutu di kemudian hari. “Kenapa tidak mendaftar. Pun juga yang daftar, kalau tidak dipilih ya jangan menggerutu. Karena kan tidak mungkin semua jadi sekda,” tuturnya.

Yang terpilih pun, tetap harus banyak belajar. Sehingga terbangun komunikasi yang baik antara SKPD di Pemda Kabupaten Cirebon yang dikomandoi oleh bupati dan sekda. “Sehingga berjalan seuyunan. Nantinya Kabupaten Cirebon akan bangkit,” imbuh dia.

Iis mengaku tidak tahu-menahu terkait dugaan sepinya pendaftar itu, lantaran bupati sudah menyiapkan putra mahkota. Sehingga, terjadi adanya indikasi pemboikotan dari para eselon 2.

“Intinya, kalau ingin jadi sekda, ya harus daftar dulu lah. Itu hak. Saya yakin, ketika ada yang mendaftar, bupati pasti menerimanya. Tidak ada dasarnya bupati menolak pendaftar sekda. Bupati tidak bisa menolak. Kalau menolak, dasarnya apa?” tanya dia.  

Mantan kepala BKPSDM itu pun menegaskan, pihaknya mengharapkan dengan adanya pergantian sekda nanti, IPM Kabupaten Cirebon naik. Kalau itu terjadi, bisa menjadi prestasi. Selama ini, IPM turun terus. Dari posisi ke-18 menjadi ke-22.

“Jadi harus ada target. Kita doakan saja, yang jadinya itu, bisa berprestasi. Kalau biasa-biasa saja, itu aneh,” tegasnya.

Karena, lanjut Kadinsos itu, satu tahun ke depan sudah masuk tahun politik. Sekaligus tahun pertanggungjawaban bupati. “Ini juga bukan hanya pertanggungjawaban tahunan. Tapi sekaligus pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Di situ pertaruhannya. Korpri ingin, dia yang menjadi sekda benar-benar yang terbaik. Memiliki rekam jejak bagus. Cakap dan mampu memimpin,” imbuhnya. (yog)

Sumber: