Bikin Sengsara Masyarakat Kecil, PKS Kampanye Tolak Kenaikan Harga BBM

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Di Senayan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas dan terang-terangan menolak kebijakan pemerintah, terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan, Fraksi PKS di DPR RI sudah melakukan deklarasi terkait penolakan tersebut.

Sikap tersebut ditunjukkan oleh struktur PKS di daerah. Di Kota Cirebon, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi PKS DPRD Kota Cirebon pun menyatakan sikap menolak keras naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Yang menjadi menarik, penolakan tersebut diungkapkan oleh para kader PKS melalui pernyataan sikap dan aksi flash mob di Alun-alun Kejaksan, Sabtu (10/9) akhir pekan lalu.

Secara serentak, seluruh kader PKS di Kota Cirebon masing-masing membawa poster bertuliskan penolakan naiknya harga BBM subsidi, sambil menyatakan sikap tegas PKS.

Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso menyampaikan, pihaknya menilai naiknya harga BBM subsidi di tengah kebangkitan pasca pandemi ini, akan tambah menyengsarakan masyarakat.

Aksi flash mob menolak kenaikan harga BBM subsidi kemarin, juga disebutkan H Karso menjadi bentuk kepedulian PKS kepada masyarakat kecil yang tentu merasakan dampak dari kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah.

"Keputusan ini tidak memihak, malah bikin sengasara masyarakat kecil. Terlebih pasca pandemi Covid-19 ini ekonomi yang sudah pulih kembali buruk. Maka, ini adalah bentuk penolakan, sekaligus kepedulian kita terhadap rakyat kecil yang terkena dampak," ungkap H Karso.

Dia memastikan, PKS akan selalu menjadi garda terdepan dalam melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon tersebut pun kembali mengingatkan bahwa ekonomi masyarakat dua tahun kemarin telah menurun drastis, akibat wabah Covid-19. Kemudian disambut dengan naiknya harga komoditi minyak goreng. Sehingga, kebijakan pemerintah menaikkan minyak goreng ini tentu menyengsarakan rakyat.

"Kita ingat kembali, belum lama ini masyarakat telah dihantam naiknya kebutuhan pokok seperti minyak goreng, cabai, bawang dan telur. Ditambah lagi saat ini dengan naiknya BBM," tegas H Karso.

Bahkan tak hanya sampai di sini, ditambahkan H Karso, dampak kenaikan harga BBM pun akan merambat pada kenaikan harga di semua sektor. Terutama naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat dan melemahkan daya beli masyarakat.

Untuk itu kata H Karso, DPD dan Fraksi PKS Kota Cirebon menolak dengan tegas kebijakan tersebut, dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut keputusan tersebut dan kembali menurunkan harga BBM. Dengan catatan, pengawasan BBM bersubsidi diperketat agar tepat sasaran.

"Sudah harga semakin naik ditambah daya beli rendah, ekonomi akan semakin terpuruk inflasi akan meningkat. Meskipun pemerintah menyalurkan berbagai program bansos," kata H Karso.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majalengka juga menyikapi kebijakan kenaikan BBM. Selain penolakan, PKS mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang membebani rakyat.

"Kami mewakili hati rakyat dari DPD PKS Majalengka dengan konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tegas Ketua DPD PKS Majalengka, Roni Setiawan, Rabu (6/9).

Menurutnya, penolakan itu berangkat dari hati rakyat yang merasakan dampak atas kenaikan BBM tersebut. Apalagi belum lama ini, masyarakat telah digempur dengan situasi pandemi Covid-19.

Ekonomi masyarakat terus ditimpa jatuh bangun. Mulai dari kelangkaan minyak goreng, naiknya harga telur, dan sekarang saat ekonomi masyarakat mulai bangkit kembali justru pemerintah malah menaikkan harga BBM Bersubsidi.

"Pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022. Jadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang tidak mendasar," ucapnya.

Dia pun berharap, pemerintah bisa lebih baik mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan. Agar distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi yang penuh risiko.

"Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran. Memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi," jelas dia. (sep)

Sumber: