Sektor Wisata Terhambat Jika Cuma Andalkan Anggaran Pemda

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon akan terhambat. Manakala terus-menerus mengandalkan anggaran pemerintah daerah (pemda). Mengingat, anggaran pemda jumlahnya terbatas. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi. Makanya, diperlukan sinergitas dari berbagai pihak. Termasuk pihak swasta. 

"Harus ada kolaborasi yang lebih. Baik itu dari dana desa, dari pemkab maupun pihak swasta melalui dana CSR-nya. Kalau mengandalkan anggaran pemda, nilainya terbatas. Bisa terhambat," kata Luthfi, Minggu (13/11).

Politisi PKB itu menyadari, potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon ini melimpah. Hanya saja belum tergali maksimal. DPRD Kabupaten Cirebon pun sangat menyadari itu. Makanya, saat ini regulasi terkait pariwisata sedang digodok di legislatif.

Bahkan, kata Kang Luthfi--sapaan untuknya, panitia khusus (pansus)-nya sudah ada. Mereka sedang bekerja, menyiapkan formulasi lengkap membentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) yang sempat tertunda. 

"Pengembangan wisata ini, merupakan PR kita bersama. Kami di DPRD bekerja sesuai tupoksi kami. Saat ini kami sedang fokus bekerja, menyiapkan Ripparda," ucapnya. 

Ia berharap, Ripparda di tahun ini, bisa dituntaskan. Sehingga PR besar itu, bisa segera dieksekusi. Ripparda pun bisa dijadikan payung hukum yang jelas dalam hal pengembangan pariwisata ke depan. Memang, prosesnya itu, butuh waktu. Karena harus menyesuaikan banyak hal. Termasuk kesiapan anggaran.

“Kita terus meracik formulasi terbaik. Untuk menghasilkan ripparda yang tepat guna. Tidak asal membuat, tapi nantinya benar-benar bisa diterapkan di kita. Sehingga, PR besar untuk mengembangkan pariwisata bisa tercipta,” pungkasnya. (zen)

Sumber: