Ada Kerawanan di Tahapan Pemilu, Kesbangpol Sebut Masyarakat Umumnya Belum Paham

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Sejak mulai kick off pada pertengahan tahun 2022 lalu, tahapan Pemilu 2024 terus berjalan, dan bahkan mulai memasuki tahapan-tahapan krusial, seperti saat ini, KPU mulai memproses pendaftaran para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mengingat semakin hari, menjelang Pemilu 2024, situasi dan suhu politik diprediksi semakin memanas, kerawanan-kerawanan pun mulai muncul dan disiapkan antisipasi-antisipasinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan, kerawanan saat ini masih banyak dipengaruhi oleh masih adanya info-info mengenai ketentuan Pemilu yang belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, sehingga mereka belum mengetahui dan paham, bahwa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan aturan-aturan kepemiluan.

"Untuk kerawanan di Kota Cirebon, terkait dengan tahapan Pemilu, seperti Desember lalu verifikasi parpol berjenjang dengan nasional, sampai berujung ada kegiatan sujud syukur di tempat ibadah, itu perlu diingatkan kembali walaupun tahapannya belum masuk kampanye, ya seperti itu kerawanan-kerawanan saat ini, apapun sangat mudah dipolitisasi," ungkap Buntoro.

Setelah ini, lanjut Buntoro, setelah saat ini ada PPK dan PPS terbentuk, KPU dipastikan akan lebih masih memberikan sosialisasi terkait dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pemilu, baik kepada parpol peserta, maupun pada masyarakat umum.

"Perlu dikoordinasikan oleh penyelenggara Pemilu secara masif, termasuk setelah ada PPK dan PPS, nanti ada pendataan pemilih," lanjut Buntoro.

Kemudian, senada dengan pesan yang disampaikan Walikota Cirebon, Nashrudin Azis pada saat pelantikan anggota PPS se-Kota Cirebon, Buntoro juga menggaris bawahi, bahwa pengetahuan dan pemahaman para anggota penyelenggara, terutama di tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus dimaksimalkan.

"Perlu ditekankan pengetahuan mereka (penyelenggara Pemilu. Red), sehingga jika ada sesuatu, bisa disikapi secara aturan, jangan sampai menimbulkan konflik, sama dengan pesan pak wali, pelajari semua ketentuan dan regulasi, penekanannya pada SDM, dan bagaimana SDM menjalankan fungsinya dengan baik," jelas Buntoro.

Diluar itu, masih dikatakan Buntoro, kerawanan lain saat ini, adalah mulai merebaknya info-info hoaks, serta info provokatif yang bersifat saling menjatuhkan.

Seperti belum lama ini, kata Buntoro, di Kota Cirebon muncul spanduk provokatif yang mendeskreditkan salahsatu tokoh, yang mana tokoh tersebut sudah resmi diusung salahsatu Parpol untuk maju di Pemilu 2024.

"Termasuk hoaks yang mulai beredar, perlu disosialisasikan lagi, apakah itu bagian dari kampanye atau tidak, penyelenggara bisa sosialisasi ke perangkat daerah dan ke masyarakat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, supaya tidak muncul wilayah abu-abu yang multi tafsir. Kami imbau, agar masyarakat juga aktif mengikuti rangkaian tahapan secara Pemilu cerdas," imbuh Buntoro. (sep)

Sumber: