Bulog Keluarkan Cadangan Beras Pemerintah untuk 36 Ribu KPM di Kota Cirebon

RAKYATCIREBON.ID, KESAMBI - Badan Pangan Nasional (BPN), melalui Perum Bulog, kembali menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras Pemerintah untuk masyarakat di Kota Cirebon.

Selasa (19/09), Perum Bulog Cirebon memberangkatkan pengiriman, untuk disalurkan melalui PT Pos Indonesia, langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdata by name by adress.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Firdaus Jamal mengungkapkan, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah kali ini adalah penyaluran untuk tahap kedua.

Sejatinya, kata dia, penyaluran tahap kedua ini dilakukan tiga bulan di bulan Oktober, November dan Desember.
Hanya saja, BPN menginteruksikan bulog untuk sesegera mungkin mendistribusikan bantuan di tahap dua, untuk menyikapi gejolak harga pangan beras yang terjadi saat ini.

"Ini tadinya untuk Oktober, November dan Desember, tapi BPN menginteruksikan dipajukan ke September ini," ungkap Imam.

BACA JUGA: SIMAK CARA MENGHADAPI DC PINJOL SEBAR DATA

Untuk penyaluran tahap kedua yang dipercepat ini, lanjut Imam, pihaknya menyalurkan 365.250 kilogram beras untuk bulan September, Oktober dan November.

360 ton beras ini akan menyasar 36.525 KK penerima di Kota Cirebon, dengan masing-masing KPM akan menerima bantuan 10 kilogram beras medium.

"Mudah-mudahan ini bisa meringankan warga di Kota Cirebon. Ada 360 ton, dan akan ada tiga alokasi untuk tiga bulan. Semoga ini bisa menyeimbangkan stabilitas harga, dan gejolak harga pangan bisa mereda," kata Imam.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon, Hj Eti Herawati menyampaikan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional (BPN) yang sudah menyalurkan cadangan pangannya untuk masyarakat Kota Cirebon.

Bantuan cadangan pangan tersebut, kata Eti, akan sangat bermanfaat bagi warganya, yang mulai merasakan dampak dari melonjaknya harga pangan beras saat ini.

"Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kami," ungkap Eti.

BACA JUGA: CashKarma, Sumber Penghasilan Tambahan Bagi CPNS, Begini Panduannya!

Menyinggung soal data yang digunakan, Eti pun mengatakan, bahwa KPM yang menjadi penerima, didasarkan pada data di Dinas Sosial, yang sudah terkoneksi, dan sesuai dengan DTKS di Kementerian Sosial RI.

Sumber: