Pilkada Serentak: Membangun Demokrasi yang Beradab dan Inklusif

Oleh H Ali Wahyuno

Pengamat Politik Sosial dan Ekonomi

PASCA Pilpres dan Pileg Rakyat Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/walikota se-Indonesia diharapkan bisa berjalan aman damai dan beradab demikian disampaikan oleh H. Ali Wahyuno Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) ORDA Kabupaten Cirebon Jawa Barat.  

Hajatan pesta demokrasi Pilkada Serentak pada Tahun 2024 bisa lebih transparan jujur dan adil. Hajatan pemilihan kepala daerah serentak bisa terselenggara lancar aman damai dan sukses memilih pemimpin yang berkualitas kapable dan amanah untuk majukan daerah memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. 

Berdasarkan laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Demikian kata Ali Wahyuno yang juga Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Cirebon yang akrab disapa Bung Ali. 

Selanjutnya Bung Ali menyampaikan bahwa pemilihan gubernur/wagub bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tidak hanya momen suksesi pergantian kepemimpinan, tetapi juga sarana untuk beradu program untuk membangun dan memajukan daerah yang bisa mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu masyarakat adil makmur dan sejahtera. 

Partisipasi rakyat dalam ikut mensukseskan Pilkadda merupakan komitmen terhadap demokrasi agar bisa lebih berkualitas, transparansi jujur dan adil. 

Event Pilkada serentak merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi yang mana setiap warga negara berhak memilih pemimpin yang membawa perubahan positif dan kemajuan.

Agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/walikota dapat berjalan dengan aman, damai, lancar dan sukses perlu sinergi seluruh aparat TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan situasi kondusif tertib terkendali. 

Penyelenggara Pilkada serentak,TNI/Polri, dan aparat yang berwenang untuk menjaga situasi dan menghindari money politic, provokasi, kekerasan, dan kecurangan.

Aparatur pemerintah juga harus netral, ASN agar bisa profesional, adil, dan tidak memihak. Masyarakat pun agar menggunakan hak pilih dengan baik dan bijaksana.

Dan untuk Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kota dan Kabupaten partisipasi aktif warga Jawa Barat sangat penting untuk menentukan masa depan Jawa Barat dan daerah kota/kabupaten agar lebih baik maju dan makmur.

"Saya mengajak semua pihak yang terlibat termasuk KPU, Bawaslu, dan masyarakat luas untuk bersama -sama mengawasi pemilihan agar berjalan jujur adil, transparan dan akuntabel," himbau Ali. 

Ali juga mengajak seluruh elite politik bakal calon gubernur/wakil gubernur bupati walikota/wakil nya beserta tim sukses dan simpatisan, untuk bersaing secara kesatria sehat, menjunjung tinggi etika, norma dan beradab dalam berkampanye serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Sumber: