Senior PDIP Kabupaten Cirebon Minta SK Sophi Zulfia Ditinjau Ulang

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Dipilihnya Dr Sophi Zulfia SH MH sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon oleh DPP PDIP, memunculkan polemik di internal kader banteng.

Salah satunya disuarakan senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudarman, Senin (30/9).

Ia mempertanyakan proses pengambilan keputusan DPP. Aceng Sudarman sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh senior partai, menyatakan, meskipun PDIP Kabupaten Cirebon sebagai pemenang Pemilu 2024 berhak menentukan pimpinan DPRD, keputusan terkait penunjukan Sophi Zulfia perlu ditinjau ulang. 

Ia menilai, penunjukan tersebut belum final. Alasannya, karena hanya berupa surat rekomendasi dari DPP PDIP, dan perjalanan surat tersebut menurutnya dinilai bermasalah, seperti yang dipersoalkan elemen sayap PDIP, RepDem Kabupaten Cirebon.

“Menurut saya, surat DPP itu perlu dievaluasi. Jika PDIP menggunakan sistem ‘meritokrasi’ dalam menentukan pimpinan, maka saudara Rudiana, yang telah empat periode menjadi anggota DPRD dan satu periode sebagai Wakil Ketua DPRD, lebih pantas dan layak
untuk dipilih,” ujarnya.

Menurutnya, dengan pengalaman panjang dan peran strategis Rudiana di partai, termasuk sebagai Bendahara DPC PDIP Kabupaten Cirebon, ia seharusnya lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan Sophi yang baru satu periode menjadi anggota DPRD.

Kendati demikian, Aceng Sudarman juga tidak memungkiri bahwa Sophi Zulfia merupakan kader potensial PDIP Kabupaten Cirebon.  Hanya saja, pengalaman dan bobotnya dinilai belum setara dengan Rudiana. 

“Saya tidak memihak. Tapi fakta bahwa saudara Rudiana lebih memiliki pengalaman dan peran yang lebih lama di partai tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, Sophi juga kader potensial, namun baru dua periode menjadi anggota DPRD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aceng Sudarman juga menyoroti peran Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, dalam rekomendasi penunjukan Sophi Zulfia. Ia menyebut bahwa Ono perlu mengevaluasi ulang keputusan tersebut karena dinilai keliru.

Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi internal di Cirebon tanpa masukan dari Ono.

Sorotan tajam juga dilontarkan kader PDI Perjuangan sekaligus pengamat politik, Ade Riyaman. Dia mengkritisi aspek kompetensi dan integritas yang dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penunjukan posisi penting tersebut.

Menurut Ade, penunjukan ketua DPRD seharusnya tidak menjadi ajang “uji coba” tanpa mempertimbangkan kelayakan dan kapasitas calon. 

Ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang hingga kini belum terselesaikan oleh DPRD Kabupaten Cirebon, dan berharap sosok ketua baru dapat membawa perubahan.

“Penetapan ketua DPRD itu harus dilakukan secara matang. Ini bukan ajang coba-coba, kita perlu pemimpin yang berintegritas dan kompeten, karena ada banyak PR yang belum selesai di Cirebon,” ujarnya.

Sumber: