Komisi II DPRD Optimis Kabupaten Cirebon Capai Swasembada Pangan pada 2028
RAPAT KERJA. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja dengan berbagai pihak untuk mendukung program swasembada pangan ditahun 2028. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--
RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Kabupaten Cirebon diyakini mampu mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, memanfaatkan potensi lahan pertanian yang luas.
Hal itu, disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, HR Cakra Suseno SH, Senin 16 Desember 2024. Kata Cakra daerah ini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
BACA JUGA:Duduk Bareng dengan Pendemo, Ketua Dewan: DPRD Pusat Aspirasi Masyarakat
“Potensi swasembada pangan di Kabupaten Cirebon sangat menjanjikan. Dengan lahan sawah dan perkebunan yang luas, daerah ini mampu mendukung target nasional,” ujar Cakra.
Namun, ia menyoroti sejumlah tantangan yang harus diatasi, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya air yang dinilai belum maksimal. Banyak air dari dataran tinggi yang terbuang langsung ke laut, sehingga menghambat kebutuhan irigasi di kawasan pertanian.
BACA JUGA:KONI Kabupaten Cirebon Dorong Pembinaan Atlet untuk Raih Target 15 Besar di 2025
Kata politisi Gerindra, ketika berbicara soal swasembada pangan, tapi kalau airnya tidak tersedia, bagaimana bisa? Tentunya pembangunan embung dan saluran irigasi harus dimaksimalkan. "Khususnya di wilayah-wilayah yang sering menghadapi kekeringan. Seperti di wilayah tengah dan timur Kabupaten Cirebon,” kata Cakra.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi pupuk. Menurutnya, sistem berbasis kartu tani yang selama ini digunakan kurang efektif karena banyak petani di Cirebon merupakan buruh tani yang menyewa lahan.
BACA JUGA:Raperda PUG Dirancang untuk Wujudkan Kesetaraan Gender
“Distribusi pupuk sebaiknya mengacu pada luas lahan, sehingga alokasinya lebih merata dan adil,” tambahnya.
Cakra juga menyoroti pentingnya modernisasi teknologi pertanian serta peningkatan dukungan bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang menjadi ujung tombak program swasembada pangan. Ia menilai fasilitas yang dimiliki PPL saat ini masih minim.
“PPL memiliki tanggung jawab besar, tetapi fasilitas yang mereka miliki belum memadai. Dukungan terhadap mereka harus menjadi prioritas,” tegasnya.
BACA JUGA:Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Luncurkan
Cakra optimistis, jika tantangan ini dapat diatasi dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, target swasembada pangan pada 2028 dapat tercapai.
“Kabupaten Cirebon sangat siap menjadi lumbung pangan percontohan di Indonesia. Dengan kerja sama yang baik, target ini bukan hal yang mustahil,” pungkasnya. (zen)
Sumber: