Tuntut Hak, Warga Panjunan Desak PT Pelindo Transparan soal CSR

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Warga Kelurahan Panjunan Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta menyoroti masalah izin lingkungan yang diduga tidak dimiliki oleh salah satu perusahaan bongkar muat batu bara, PT Pelindo.

Aksi ini digelar setelah berbagai upaya audiensi dengan pihak perusahaan tidak mendapat tanggapan.

Menurut Zaki Mubarak, Bendahara Forum Panjunan Bersatu sekaligus Ketua Forum RW dan Ketua RW 05 Kelurahan Panjunan, warga telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak satu bulan lalu.

Bahkan, dua minggu yang lalu, surat kedua dikirim dengan tanda tangan berbagai tokoh masyarakat, termasuk RW dan Rukun Nelayan. Namun, hingga kini, permohonan tersebut tidak mendapatkan respons.

“Kami sudah mendatangi kantor perusahaan, tapi selalu dijawab oleh sekuriti bahwa GM tidak ada, sekretaris tidak ada, dan para pejabat lainnya juga tidak ada. Padahal, mobil mereka terlihat terparkir di lokasi,” ungkap Zaki.

Baru pada malam sebelum aksi, perusahaan bersedia menerima perwakilan warga dengan syarat tidak melakukan unjuk rasa. Namun, setelah musyawarah, warga Kelurahan Panjunan tetap memutuskan untuk melanjutkan aksi protes guna mempertanyakan dana CSR dan izin lingkungan perusahaan.

Warga Kelurahan Panjunan Kota Cirebon menuntut transparansi dalam pengelolaan dana CSR yang dinilai tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang dirasakan.

Sejak perusahaan kembali beroperasi pada 2016, warga awalnya menerima bantuan berupa 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak, mi instan, susu, dan teh.

Namun, bantuan tersebut terus menurun, bahkan kini hanya tersisa beras 3 kg, gula seperempat kilogram, dan minyak satu liter. Jenis mi instan yang diberikan pun kualitasnya lebih rendah dibanding sebelumnya.

“CSR dari perusahaan lain rutin dan jelas, sedangkan PT Pelindo tidak pernah memberikan kontribusi yang layak bagi masyarakat. Bahkan, perizinannya tidak jelas,” ujar Zaki.

Selain itu, warga juga menyoroti keberadaan izin lingkungan perusahaan. Menurut mereka, PT Pelindo telah beroperasi selama enam tahun tanpa menunjukkan izin lingkungan yang sah.

Berbeda dengan perusahaan swasta lain yang memiliki perizinan lengkap dan memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat sekitar.

Aksi ini diikuti oleh warga dari 10 RW, tokoh masyarakat, serta Forum Panjunan Bersatu. Salah satu RW tidak mengirimkan perwakilannya, tetapi banyak warganya tetap ikut serta.

Bahkan, warga RW 1 awalnya mengajukan 200 orang peserta, namun dibatasi hanya 25 orang. Namun, dalam kenyataannya, jumlah peserta mencapai hampir 40 orang.

Sumber: