Ramai Kebocoran Data Oleh Hacker, Disdukcapil Pastikan Data Adminduk Aman

CIREBON - Adanya dugaan dari 4,6 juta data warga di Jawa Barat bobol dan diretas oleh hacker tengah menjadi perbincangan hangat.

Ramai diberitakan klaim seorang peretas yang mengaku berhasil membobol jutaan data penduduk di wilayah Jawa Barat.

Tidak menutup kemungkinan, data administrasi kependudukan (Adminduk) juga termasuk didalamnya, meskipun pihak Pemprov sudah menepis hal tersebut. Hal ini tentu menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. 

BACA JUGA:Unit Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Diarahkan ke Pengelolaan Sampah

Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon, Rahmat Saleh memastikan bahwa saat ini data Adminduk dalam kondisi aman, karena pengelolaan dan pengamanan nya langsung dibawah Kementerian Dalam Negeri. 

"Kalau urusan data, kita ada database, yang sekarang ditarik di Kemendagri, jadi semua ada disana dan aman," ungkap Rahmat. 

Untuk penggunaan data sendiri, dijelaskan Rahmat, Kemendagri memang bisa dan diperbolehkan memberikan data kepada lembaga-lembaga resmi yang mempunyai hak akses.

BACA JUGA:KPAID: Sengketa Hak Asuh, Jangan Tinggalkan Dampak Psikologi Anak

Namun itu pun hanya sebatas untuk keperluan pencocokan atau sinkronisasi. 

"Kemendagri bisa memberikan data lagi kepada lembaga pengguna melalui hak akaes, seperti BPJS, Dinsos, KPU saat akan Pemilu, tapi itu bukan memberikan data, hanya hak akses nya saja. Jadi untuk di pengamanan data, kami tidak memberilan data by name by adress kepada lembaga manapun, dan dengan lembaga lain juga kita hanya sinkronisasi," jelas Rahmat. 

"Hak akses juga dengan izin Kemendagri. Itu salahsatu bentuk keamanan, meskipun kita juga punya sistem pengamanan sendiri," ucap Rahmat. 

BACA JUGA:Komisi I Desak Disdukcapil Permudah Warga Urus KTP

Terkait fenomena penyalahgunaan data pribadi seperti dalam kasus pinjaman online ilegal, Rahmat menerangkan bahwa hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh kelalaian masyarakat sendiri dalam menjaga dokumen pribadi.

"Seringkali masyarakat menyerahkan KTP atau KK secara sembarangan hanya karena kenal dengan pemintanya. Padahal ini sangat rawan disalahgunakan," sebut Rahmat. 

Sumber: