Tolak Wacana Penundaan Pemilu

RAKYATCIREBON.ID –Gabungan mahasiswa se-Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Cipayung Plus melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPRD segera mengambil sikap, Senin (11/4). Mereka membawa lima tuntutan yang dinilai sangat penting bagi nasib rakyat.

Ratusan demonstran itu terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indramayu, PMII, GMNI, KAMMI, dan IPNU. Beragam atribut yang dibawa bertuliskan lima tuntutan.

Diantaranya, penolakan kenaikan BBM, penolakan kenaikan pajak PPN, penolakan wacana penundaan pemilu.

Bahkan pemerintah didesak harus mengevaluasi dan menjamin stabilitas harga bahan pangan, serta menyelesaikan reforma agraria di Indramayu.

Massa aksi yang menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Indramayu itu sebelumnya melakukan long march dari Kampus Universitas Wiralodra dan melintasi Bundaran Kijang. Selama perjalanan mendapat pengawalan dari aparat keamanan.

Di lokasi aksi, salah satu orator menyampaikan semua tuntutan yang dibawa dinilai merugikan dan menambah beban hidup rakyat. “Tuntutan kami sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” jelas Erul Mutakhin.

Di tengah aksi, para mahasiswa sempat melakukan upaya paksa untuk menerobos barikade aparat keamanan yang berjaga di depan gerbang gedung wakil rakyat tersebut. Namun ambisi untuk bisa masuk tertahan.

Meski demikian, aparat tetap dalam barisan dan tidak ada peralatan maupun perlengkapan yang digunakan untuk menghalau massa. Tampak pula Kapolres Indramayu, AKBP M Lukman Syarif memimpin langsung ketika berusaha menenangkan massa.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Syaefudin yang menemui langsung para pendemo menyatakan, tuntutan yang disampaikan para mahasiswa merupakan aspirasi penting.

Namun dari setiap tuntutannya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pada tingkatan pemerintah daerah, seperti halnya harga BBM yang kebijakannya ada pada pemerintah pusat.

“Untuk yang menjadi kewenangan daerah, nanti kami minta eksekutif menindaklanjutinya,” kata dia.

Sedangkan terkait penundaan pemilu, dapat dipastikan tidak akan terjadi. Karena hal itu bagian dari amandemen.

Bahkan, kata dia, sudah dipastikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa tanggal 14 Februari 2024 untuk gelaran pileg dan pilpres, kemudian pilkada pada November di tahun yang sama.

Saat aksi demonstrasi berlangusng, Syaefudin menghampiri para mahasiswa dengan membelah kerumunan. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang dipeluk sebagai bentuk kepedulian atas perjuangannya membela kepentingan rakyat. (tar)

Sumber: