Selly Menduga Data 1,6 Juta Warga Miskin Tidak Sesuai Fakta

RAKYATCIREBON - Data warga miskin Kabupaten Cirebon sebanyak 1,6 juta jiwa atau sekitar 71 persen, dimungkinkan tidak sesuai kondisi dan fakta di lapangan. Data yang dirilis Kemensos tersebut, terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor. Baik formal maupun sektor informal. Termasuk di Kabupaten Cirebon.

\"Bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi riil. Tapi memang harus kita sadari pandemi Covid-19 banyak sektor formal dan informal yang terdampak, termasuk Kabupaten Cirebon,\" ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriyani Gantina di Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Senin (11/10).

Menurut Selly, lonjakan data masyarakat miskin juga terjadi pada tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Warga miskin di Jabar, kata Selly, jumlahnya lebih banyak dari Kabupaten Cirebon, yakni mencapai 80 persen.

\"Pak Gubernur kan menyampaikan, mendadak banyak orang miskin baru di Jabar. Jadi saya berharap, wabup dan kadinsos bisa sinergi dengan beberapa SKPD yang ada di sini. Maka rakyat miskin di Kabupaten Cirebon bisa terkotak-kotak berdasarkan desk tadi. Klasifikasinya kan ada 1, 2, 3 dan 4,\" kata Selly.

Ia menjelaskan, selama ini jumlah data warga miskin tersebar di beberapa SKPD, termasuk di kementerian. Saat dijadikan satu se-Indonesia ke dalam DTKS, maka semua program dari semua kementerian disinkronkan. Sehingga akhirnya jumlah warga miskin Kabupaten Cirebon terkumpul menjadi 1,6 juta jiwa.

\"Tapi bukan berarti yang 1,6 juta jiwa ini orang miskin absolut. Mungkin saja rentan miskin, hampir miskin, namun memang harus terdata oleh negara. Supaya negara hadir di tengah-tengah rakyat yang memang sangat membutuhkan,\" ucapnya.

Sebelumnya, pernyataan Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandi yang menyebut jumlah warga miskin Kabupaten Cirebon bertambah hingga 71 persen sesuai rilis yang diterimanya dari Kemensos RI belum lama ini. Membuat sejumlah pihak mengaku terkejut. Termasuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yuningsih. Selain terkejut, anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB itu juga mengaku malu mendengar kabar meningkatnya warga miskin di Kabupaten Cirebon.

\"Masa bisa tembus 71 persen, ini indikatornya apa. Saya malu membaca berita naiknya warga miskin di Kabupaten Cirebon,\" kata Yuningsih, Rabu (6/10).

Ia menegaskan, indikator kemiskinan yang diberikan harus benar-benar jelas. Karena, saat ini pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak terlalu buruk. Yuningsih memprediksi, bisa saja terjadi kesalahan dari data yang dirilis tersebut. Kalau barometernya karena Covid-19, kata Yuningsih, tidak mungkin jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon tiba-tiba melambung tinggi.

\"Jadi kalau jumlahnya seperti yang sekarang, bisa jadi Kabupaten Cirebon menduduki urutan pertama daerah termiskin di Jawa Barat. Tapi saya malah tidak yakin,\" tukasnya.

Sebelumnya, rilis Kemensos yang disampaikan Kadinsos Kabupaten Cirebon tersebut, dipatahkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina. Ia bahkan mempertanyakan validitas data Dinsos Kabupaten Cirebon dari Kemensos tersebut.

Itu artinya, program yang diluncurkan selama pandemi ini tidak ada efeknya untuk mengurangi program kemiskinan. Padahal, berbagai program bantuan diluncurkan, baik dari pusat maupun daerah.

Siska justru menyoroti program Pemkab dan Dinsos dalam rangka mengentaskan kemiskinan ini. Ia menilai programnya sudah tidak jelas. Jangan sampai, masyarakat hanya dikasih makan untuk hari itu saja. Pemkab harusnya berpikir, agar masyarakat diajak berpikir untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. (yog)

Sumber: