Bupati Karna Galang Kekuatan Menolak Pembentukan Provinsi Cirebon

Dia menjelaskan, selain masih harus fokus dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, membicarakan pembentukan Provinsi Cirebon saat ini dianggap keluar dari konteks dan belum sejalan dengan kondisi saat ini. Baik dari sisi ekonomi, sosial maupun kesehatan.

\"Kedua, saat ini Majalengka termasuk salah satu di antara banyak kabupaten yang masih mengandalkan bantuan dari pusat maupun provinsi. Jadi jika kemasannya ganti, menjadi provinsi apapun, itu mungkin tidak akan mengubah,\" ucapnya.

Apalagi, Majalengka kental dengan adanya keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dan hal itu menjadi fokus pemerintah daerah untuk meraih pendapatan, khususnya untuk masyarakat.

\"Apalagi memang Majalengka mendapatkan gift, perhatian dengan adanya BIJB. Itu menjadi skala prioritas untuk diurus yang menjadikan pendapatan daerah,\" jelas dia.

Asep juga menyebutkan, jika memang wacana Provinsi Cirebon Raya terus berkembang, ia menilai harus diimbangi dengan kajian. Namun, dirinya menegaskan, opsi paling tepat saat ini, yakni tetap bergabung dengan Pemprov Jabar.

\"Kesimpulannya, sebaiknya Kabupaten Majalengka tidak ada opsi kecuali tetap bergabung dengan Provinsi Jawa Barat,\" jelasnya.

Sementara itu, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menilai wacana pembentukan calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Provinsi Cirebon Raya sah-sah saja mengemuka. Namun kini, ada hal yang memiliki urgensi tinggi, yakni penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui, wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya ini meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, atau yang selalu dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana mengatakan, aspirasi dari masyarakat ini sah-sah saja. Namun yang harus diperhatikan, untuk menuju ke pemekaran daerah yang fokus pada provinsi, harus melalui berbagai tahap.

\"Saat ini, situasi kita sedang menghadapi pandemi, PAD Jabar turun sampai Rp5 triliun. Jadi saya kira itu dulu yang menjadi fokus DPRD, supaya ekonomi ini bisa tumbuh,\" ujarnya saat dihubungi, Selasa (28/9).

Ia mengatakan, proyeksi APBD Jabar terkoreksi hingga Rp5 triliun, tepatnya dari sekitar Rp44 triliun menjadi Rp39 triliun. Hal ini menyiratkan permasalahan ekonomi yang harus ditanggulangi segera.

\"Turunnya PAD berimplikasi pada program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat, termasuk di wilayah Cirebon Raya. Kita fokus menangani pandemi, masyarakat juga katakanlah belum beraktivitas penuh. Jadi untuk saat ini belum ke arah sana. Tetapi sebagai aspirasi masyarakat ya wajar saja,\" ucap Abdy.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady mengatakan hal ini bukanlah pertama kali terjadi. Beberapa tahun lalu pun pernah ada Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon, tetapi isu tersebut kembali redup.

\"Saya kira perlu kajian matang, terkait dengan potensi-potensi. Artinya, jangan sampai sebatas syahwat politik saja di tingkat elit menduduki posisi tersebut. Tapi buat masyarakat biasa, harus realistis. Kalau membawa kemaslahatan lebih banyak kenapa tidak?\" katanya sembari menyampaikan, harus ada penghitungan yang matang, jangan hanya emosi semata.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sepakat membentuk Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C). Komite ini mendeklarasikan tengah memperjuangkan pembentukan calon daerah otonomi daerah Provinsi Cirebon Raya. (hsn)

Sumber: