Anggaran Hanya dari APBD-APBDes, Waspadai Pungutan kepada Calon Kades

“Jika ada temuan semacam itu, maka harus diselesaikan di tingkat panitia kecamatan. Misalnya masih kurang puas, maka dipersilakan untuk penyelesaian ke tingkat PTUN,” pungkasnya.

Komisi I DPRD Majalengka melakukan rapat konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) provinsi Jawa Barat, Rabu (27/1) di Bandung.

Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang juga menjabat Ketua Komisi I Edi Karsidi mengatakan, Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan akan meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat.

Menurutnya, berdasarkan Permendagri No 72 Tahun 2020, bahwa sumber dana Pilkades hanya dari APBD Kabupaten dan APBDes, kalau nanti pada pelaksanaannya masih ada sumber lain seperti mengutip dari pihak ketiga apalagi para calon Kades itu adalah penyimpangan.

\"Kami akan mendesak kepada Pemkab Majalengka untuk Mengcover semua biaya Pilkades serentak yang dibutuhkan panitia Pilkades, dan kekurangannya ditanggung oleh APBDes,\" ujar Edi.

Lebih jauh Edi menjelaskan, kalau pada akhirnya nanti, ternyata kedua sumber dana. Yakni, APBD dan APBDes tidak mencukupi, maka bisa saja Pilkades serentak itu ditunda.

Pihaknya berharap hal semacam ini jangan sampai terjadi, sehingga diharapkan Pilkades tetap digelar sukses tanpa masalah.

\"Biaya yang dibebankan ke APBDes itu sendiri, paling untuk penerapan prokes saat hari pencoblosan. Seperti, sarung tangan, hand sanitiser, tempat cuci tangan dan prokes yang lainnya, sementara untuk keperluan di luar itu maka anggarannya dari APBD,\" tandas Edi.

Kades Tegalaren Kecamatan Ligung Endan Wibawa, yang desanya juga masuk dalam Pilkades serentak, jauh-jauh hari sudah menyiapkan

APBDes untuk Pilkades serentak. Dana itu diambil dari anggaran penanganan penyebaran Covid-19.

\"Insya Allah tidak ada masalah, terkait biaya untuk prokes di Pilkades nanti sudah dianggarkan jauh jauh hari,\" imbuh Endan Wibawa.(hsn)

Sumber: